Liputan6.com, Bali - Ada tiga peran sentral perpustakaan dalam pembangunan, yakni sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan kebudayaan. Ketiga peran tersebut ketika berhasil dielaborasikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ini sejalan dengan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM.
“Visi Indonesia 2045 menuntut SDM yang berkualitas, produktif, dan menguasai Iptek dan inovasi. Dan ini membutuhkan peran perpustakaan,” jelas Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional Nurcahyono pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu, (26/6/2021).
Advertisement
Maka itu, kehadiran perpustakaan sudah tidak pantas lagi dipandang sebelah mata mengingat kontribusi besar yang bisa diberikan dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat.
Di samping itu, Nurcahyono juga menyoroti kondisi literasi di Indonesia yang saling terkait dengan perkembangan perpustakaan. Di satu sisi, literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, sedangkan perpustakaan mempunyai peran penting dalam menumbuhkan literasi masyarakat.
Namun, persoalan literasi di Indonesia yang masih belum baik (kategori sedang) merupakan tugas bersama. Karenanya, kondisi ini harus dilihat secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Sisi hilirlah yang memberi dampak ke banyak aspek, seperti rendahnya daya saing, inovasi, pendapatan per kapita, hingga indeks kebahagiaan.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Peran Vital Literasi
Pada kesempatan yang sama, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengakui vitalnya peran literasi dalam pembangunan, apalagi pihaknya kini tengah menggencarkan pembangunan infrastruktur. Dukungan pemerintah provinsi Bali yang membangun akses tol dari Denpasar – Gilimanuk menjadi gerbang pembuka investor ke Jembrana.
“Literasi dibutuhkan karena ketika infrastruktur segalanya telah terselesaikan maka aspek lapangan kerja akan terbuka lebar bagi masyarakat Jembrana. Mereka akan berkompetisi satu sama lain sesuai dengan kapasitas keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Artinya, literasi bukan sekadar bisa baca tulis melainkan dibarengi dengan keahlian (skill) lain yang dikuasai,” kata Nengah.
Pandemi memang membuat pembangunan yang berjalan menjadi terhambat. Namun, di hadapan para universitas/perguruan tinggi yang hadir, Bupati siap memberikan kemudahan perijinan bagi pihak-pihak yang ingin membuka lembaga pendidikan di Jembrana.
Dukungan terhadap pertumbuhan literasi turut disuarakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutarmi. Secara khusus, DPRD Kabupaten Jembrana telah mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. “Perda ini dibuat berdasarkan inisiatif DPRD,” kata Made Sri.
Secara gamblang, tambah Made Sri Perda ini bertujuan untuk menyediakan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, budaya gemar membaca, pelestarian naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara. Pada kesempatan yang sama, diwakili Nurcahyono, Perpustakaan Nasional melantik Gusti Ayu Ketut Candra Wati sebagai Bunda Literasi Kabupaten Jembrana. Pascadilantik, Gusti Ayu turut melantik enam Bunda Literasi kecamatan yang ada di kabupaten itu.
Advertisement
