Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, realisasi penyaluran Program Sejuta Rumah kini sudah mencapai angka 312.290 unit rumah di seluruh Indonesia.
"Capaian Program Sejuta Rumah hingga akhir Mei 2021 lalu sebanyak 312.290 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).
Advertisement
Khalawi menerangkan, capaian tersebut terdiri dari 284.970 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 27.320 unit rumah non-MBR.
Dia optimistis angka tersebut akan semakin meningkat karena pelaksanaan pembangunan perumahan serta fasilitas pendukung untuk hunian masyarakat masih terus berjalan di lapangan.
"Kami tetap optimis pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah tetap meningkat hingga akhir tahun," sebutnya.
Menurut dia, pandemi Covid-19 secara langsung memang telah berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu, program perumahan diharapkan dapat terus berjalan karena pembangunan rumah selain membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta program padat karya tunai membuat masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan di lapangan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sektor Industri
Selain itu, pembangunan rumah juga mendorong sektor industri terus bergerak dan memutar roda perekonomian agar terus meningkat. Pemerintah juga terus mendorong tersedianya hunian layak huni sehingga membantu masyarakat agar tetap sehat dan terhindar dari paparan virus Covid-19.
"Rumah yang layak huni merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong tingkat kesehatan masyarakat di masa pandemi ini," kata Khalawi.
Adapun realisasi Program Sejuta Rumah untuk MBR melalui Kementerian PUPR tercatat sebanyak 92.295 unit. Sementara pemerintah daerah menyalurkan 23.853 unit, pengembang perumahan 165.471 unit, dan masyarakat 3.351 unit.
Sedangkan rumah untuk non-MBR dibangun oleh pengembang sebanyak 18.051 unit dan masyarakat sebanyak 9.269 unit.
"Kami harap bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pendataan pembangunan rumah," imbuh Khalawi.
Advertisement
