Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor akan mengaktivasi kembali Rumah Sakit Lapangan untuk menangani pasien Covid-19 yang terus meningkat.
"Insyaallah Minggu ini RS Lapangan akan diaktivasi," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya, Senin (28/6/2021).
Advertisement
Bima menyatakan akan menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait rencana mengaktifkan kembali Rumah Sakit Lapangan. "Sore ini saya akan bertemu dengan kepala BNPB. Kemungkinan besar pakai (RS Lapangan) dan tetap dibantu," ujar Bima.
Selain RS Lapangan, Pemkot Bogor juga tengah menyiapkan tempat isolasi bagi pasien atau orang tanpa gejala atau (OTG) Covid-19 di tingkat wilayah.
"Minggu ini juga ada aktivasi pusat isolasi baru, kerja sama dengan IPB. Ada asrama IPB yang bisa dijadikan pusat isolasi berbasis masyarakat. Di kelurahan lain pun sama, sedang dijajaki," terang dia.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, selama dua pekan terakhir terjadi peningkatan kasus harian virus Corona. Penambahan kasus positif rata-rata di angka 200 orang per hari. Hingga Minggu 27 Juni 2021, jumlah pasien yang masih dirawat atau isolasi 3.023 orang.
Penambahan kasus secara signifikan membuat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 Kota Bogor kini mencapai 81,6 persen.
Kondisi ini menyebabkan ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan maupun ICU rumah sakit hampir terisi penuh. "Kita lakukan penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh rumah sakit," ujar Bima.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kekurangan Nakes
Di sisi lain, Pemkot Bogor juga saat ini tengah kekurangan tenaga kesehatan (Nakes). Sebab, seiring meningkatnya jumlah pasien Covid-19, sebanyak 336 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di rumah sakit dan fasilitas kesehatan terpapar virus Corona.
"Hunian RS semakin tinggi. Sangat tidak seimbang kalau tenaga kesehatannya terpapar. Kalau begitu maka siapa yang menjalankan operasional RS," kata dia.
Menurut Bima, bisa saja pihaknya merekrut tenaga kesehatan dari mahasiswa yang sudah lulus, tetapi hal itu harus memenuhi persyaratan surat tanda registrasi (STR). Sementara surat itu baru bisa keluar kurun waktu 3 bulan.
"Kita berpacu dengan waktu. Jadi, kita mengantisipasi kelangkaan tenaga kesehatan dari sekarang dengan kebijakan yang ketat," kata Bima.
Kebijakan yang dimaksud Bima adalah pengetatan di tingkat makro, bukan hanya di tingkat Bogor saja. Karena itu, ia mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat di wilayah Jabodetabek.
Sebab, Bima menilai kebijakan PPKM mikro yang saat ini tengah diterapkan pemerintah masih belum efektif dan belum maksimal.
"PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat dalam kebijakan yang lebih makro. PPKM yang berjalan selama ini di wilayah tidak akan mampu untuk mengatasi persoalan ketika tidak diimbangi dengan kebijakan yang lebih tegas dan ketat di wilayah makro," imbuh dia.
Advertisement
