Sri Mulyani: Indonesia Harusnya Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Dunia

Dari potensi pasar keuangan Syariah Indonesia yang besar, seharusnya Indonesia bisa menjadi penggerak utama perekonomian Syariah dunia.

oleh Tira Santia diperbarui 29 Jun 2021, 13:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat dari potensi pasar keuangan Syariah Indonesia yang besar, seharusnya Indonesia bisa menjadi penggerak utama perekonomian Syariah dunia.

“Dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah  dunia, dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri yang halal dari negara lain,” kata Sri Mulyani dalam launching buku yang disiarkan melalui kanal Youtube KNEKS, Selasa (29/6/2021).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 5 Februari tahun 2018, Kata Sri, Jokowi menyebut bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Untuk mewujudkan potensi yang sangat besar ini memang diperlukan suatu ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem syariah yang baik, yang terintegrasi dan saling melengkapi serta efisien,” ujarnya.

Menurutnya salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam kekuatan perekonomian syariah adalah kualitas sumber daya manusia. 

Dimana ketersediaan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas, kuantitasnya masih kurang. Sehingga hal ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku ekonomi nasional.

“Makanya di dalam pembangunan nasional strategi keuangan negara APBN, pembangunan kualitas  SDM menjadi prioritas utama,” imbuhnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Program Studi Ekonomi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan pelapor SPT pajak penghasilan (PPh) di kantor pelayanan Pajak, Jakarta, Jumat (29/3). Sri Mulyani mengecek langsung proses laporan SPT dengan batas pelaporan SPT untuk orang pribadi adalah per 31 Maret 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun, saat ini banyak stakeholder terutama di dunia akademi yang mendirikan program-program studi ekonomi Syariah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tentunya, menurut Sri ini sebuah perkembangan yang patut diberikan dukungan.

“Namun kita perlu untuk terus meningkatkan kualitasnya. Saat ini dari 750 program studi rumpun ekonomi syariah yang sudah meluluskan kurang lebih 30.000 sumber daya manusia pertahun  perlu untuk terus ditingkatkan relevansi kemampuan untuk bisa berkiprah di dalam perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Kendati begitu, kata Sri, berdasarkan laporan Islamic Finance development report jumlah kelulusan di Indonesia ini merupakan suatu capaian yang istimewa.

“Tentu kita bergembira dengan perkembangan tersebut. Namun disampaikan perbaikan kualitas dan relevansi dari kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih perlu untuk ditingkatkan,” kata Sri.

Peningkatan kualitas kurikulum dan peningkatan kualitas materi pembelajaran bagi program program studi ekonomi syariah di Indonesia masih membutuhkan dorongan, menghubungkan antara dasar mengenai kesyariahan dengan relevansi di tingkat regional, nasional dan global.

“Program studi Syariah juga harus Selaras dan update dengan perkembangan dunia usaha yang begitu sangat cepat,” pungkasnya.  

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya