Liputan6.com, Jakarta DPRD Klungkung menyarankan Pemkab Klungkung tetap melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan dan improvisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah Pemkab mengurangi usulan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga Rp 73 miliar.
"Tujuan dari PEN itu untuk menghadapi pandemi Covid-19, alangkah baiknya pembangunan rumah sakit dan improvisasi PDAM jadi prioritas," ujar Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom saat dihubungi, Selasa (29/6/2021).
Advertisement
Gde Anom menyatakan, pinjaman PEN sebenarnya tidak perlu persetujuan DPRD. Namun penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama berkaitan dengan kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan air bersih.
Selain mengawasi penggunaan dana PEN agar tepat sasaran, DPRD Klungkung juga mendorong Pemkab untuk mempercepat proses vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan serta meninjau kembali kebijakan pembelajaran tatap muka guna mencegah penyebaran Covid-19.
"Kami mendorong pihak eksekutif untuk merealisasikan program-program yang dapat menghentikan penyebaran Covid-19," pungkas Gde Anom.
Percepatan Vaksinasi
Sebelumnya, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat vaksinasi dibeberapa wilayah di Kabupaten Klungkung, Bali. Pihaknya menilai percepatan vaksinasi dapat menjadikan Kabupaten Klungkung khususnya daerah wisata seperti di Kecamatan Nusa Penida segera menjadi zona hijau Free Covid Corridor (FCC).
"Kita ketahui bahwa Masyarakat di Kabupaten Kungkung yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata, khususnya Kecamatan Nusa Penida maka kita mendorong agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi pada masyarakat Nusa Penida agar sektor pariwisata kembali dibuka dan menjadi solusi bagi sektor perekonomian masyarakat" ujar Anak Agung Gde Anom, Selasa (13/4/2021).
Advertisement
