Liputan6.com, Brindisi - Pemerintah Indonesia ikut menghadiri pertemuan para menteri G20 di Italia terkait bantuan kemanusiaan. Pandemi COVID-19 dinilai bisa memberikan pelajaran terkait persiapan melawan bencana.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pandangan Indonesia terkait respons kemanusiaan di dunia yang berubah karena pandemi COVID-19 dan perlunya tindakan antisipatif dan mitigasi untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh krisis kemanusiaan.
Baca Juga
Advertisement
"Kami telah belajar bahwa risiko berbagai bencana membutuhkan kesiapsiagaan. Kita harus menyatukan jenis bencana alam dan bencana lainnya, seperti pandemi, ke dalam strategi penanggulangan bencana,” ujar Menteri Suharso di Brindisi, Italia, seperti dilaporkan pernyataan resmi Bappenas, Jumat (2/7/2021).
Acara bertajuk Ministerial Event on Humanitarian Assistance itu digelar Italia sebagai tuan rumah G20 di 2021. Acara juga dihadiri World Food Programme (WFP).
Menteri Suharso juga menekankan perlunya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di tengah keadaan darurat kemanusiaan.
"Dari pengalaman kami, kunci keberhasilan bantuan kemanusiaan adalah memberikan bantuan yang tepat, kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat dan ini hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi tokoh kemanusiaan di tingkat pusat dan daerah,” ujarnya.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Komisi IX DPR: PPKM Darurat Harus Dibarengi Ketegasan Aparat Beri Sanksi Pelanggar Prokes
Indonesia akan masuk periode PPKM Darurat pada Sabtu besok (3/7/2021).
Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mendukung langkah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat guna menekan laju penularan COVID-19. Namun, Dia meminta ketegasan aparat dalam menegakkan aturan kepada para pelanggar.
"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak," katanya dalam webinar Alinea Forum bertema "Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi COVID-19, Kamis, 1 Juli 2021.
Presiden Jokowi memutuskan menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali selama dua pekan per 3 Juli. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai koordinator pelaksana.
Pada kesempatan sama, Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah juga menggenjot target vaksinasi menjadi 2 juta per hari pada Agustus mendatang sebagai upaya lain penanganan pandemi. Agar rencana berjalan lancar, syarat penyuntikan sesuai domisili dalam kartu tanda penduduk (KTP) dihapus.
"Sudah dapat melakukan vaksinasi tanpa harus menyertakan surat keterangan domisili," katanya pada kesempatan sama.
Selain itu, mendorong unit pelaksana teknis vertikal Kemenkes, seperti rumah sakit umum pusat (RSUP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan politeknik kesehatan, menjadi sentra vaksinasi.
Kendati begitu, masyarakat diminta untuk tetap membawa KTP ketika hendak vaksinasi. Pasalnya petugas membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk membuat laporan mengenai masyarakat yang telah menerima vaksin.
Strategi lainnya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sentra vaksinasi secara khusus untuk daerah urban. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk datang ke sentra vaksinasi karena sudah tersebar di seluruh provinsi untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan vaksinasi.
Upaya lainnya adalah menyediakan petugas vaksinasi keliling (mobile) pada tingkat RT/RW.
"Strategi ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama RT/RW. Nanti akan diumumkan setelah ada jadwal vaksinasinya untuk warga setempat," ucap dia.
Advertisement
