Liputan6.com, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai Badan Usaha Milik negara (BUMN) sektor pangan memastikan akan memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Untuk distribusi, RNI mengandalkan kanal e-commerce.
Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, selama PPKM Darurat RNI group dan BUMN Klaster Pangan telah menyiapkan channel pendistribusian bahan pangan pokok seperti gula, garam, beras, teh, minyak goreng maupun bahan pangan protein ikan, ayam, telur dan daging secara online. Dengan begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying mengingat segala kebutuhan pangan bisa diakses dari rumah saja.
Advertisement
"Selama PPKM Darurat, masyarakat tidak perlu panic buying, dikarenakan sistem pendistribusian pangan telah kami siapkan sehingga dapat mempermudah aksesibilitas dan terpenuhinya pemerataan pangan," jelas Arief dalam pernyataannya, Selasa (6/7/2021).
Hal ini pun sebagai upaya pencegahan penularan covid dengan meminimalisir kontak langsung masyarakat. Selain itu, untuk memperluas pendistribusian pangan hingga ke pelosok desa, RNI berencana menambah channel distribusi pangan berkolaborasi dengan Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS).
"Sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, RNI diminta untuk berkolaborasi bersama INKOPPAS untuk bekerja sama berperan sebagai rantai distribusi pangan pokok memenuhi kebutuhan masyarakat," terangnya.
Menanggapi arahan tersebut, RNI bersama BUMN Klaster pangan akan mengoptimalkan jaringan distribusi pangan dengan menyalurkan produk-produk pangan dari hulu ke hilir.
"RNI group ada market place pangan digital seperti nushinushi.id yang dikelola Rajawali Nusindo dengan menyediakan beberapa bahan pangan pokok dan pendistribusiannya tersebar di seluruh kota seluruh Indonesia dan di BUMN Klaster pangan kami ada juga kanal Warung Pangan yang dikelola BGR Logistics, ditambah lagi kerja sama RNI dengan beberapa channel e-Commerce dalam pendistribusian produk pangan," tukasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PKS Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan Selama PPKM Darurat
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan turut berkomentar soal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali.
“Harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali”, ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).
Anggota Komisi IV DPR RI ini menambahkan, pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.
“Saya minta pemerintah menjamin sektor Pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan masyarakat,” imbuh Johan.
Johan mengatakan, walaupun sektor pertanian sebagai sektor yang paling tangguh selama masa pandemi namun bukan berarti tidak terdampak.
“Maka kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Advertisement
Ambil Kebijakan Inovatif
Menurut Johan, pemerintah harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan untuk menumbuhkembangkan kegiatan agribisnis yang sesuai dengan dinamika perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi ini.
“Sehingga diharapkan PPKM Darurat ini tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logistik pangan,” urai Johan.
Ia juga mengungkapkan bahwa potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar terjadi pada masa pelaksanaan PPKM Darurat ini maka menurut Johan harus ada perhatian pemerintah.
“Agar menjadikan sektor pertanian, peternakan, perikanan sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban PHK agar roda ekonomi terus tumbuh. Jadikanlah sektor Pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemi ini,” ucap Johan.
Dia mendesak pemerintah juga memberikan penguatan pada petani dan nelayan untuk peningkatan nilai jual produk dengan pendekatan pemasaran digital agar masyarakat dapat mengakses produk tersebut untuk kebutuhan sehari-hari selama pelaksanaan PPKM darurat.
“Hal ini penting dilakukan agar model perdagangan dan transaksi sektor Pertanian dapat menguntungkan petani dan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutur Johan.
