PBB Prediksi Kekerasan di Myanmar Bisa Mengancam Stabilitas di Asia Tenggara

, Yangon - Pejabat tinggi PBB memperingatkan pada Selasa (06/07) bahwa meningkatnya kekerasan di Myanmar bisa berubah menjadi perang sipil besar-besaran dan berisiko mengacaukan kawasan Asia Tenggara lebih luas.

"Penderitaan dan kekerasan di seluruh negeri adalah prospek yang menghancurkan bagi pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan kegagalan negara atau perang sipil yang lebih luas," kata Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet.

Kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Bachelet mengatakan bahwa "perkembangan bencana di Myanmar sejak kudeta ... menghasilkan potensi yang jelas untuk ketidakamanan besar-besaran, dengan dampak bagi wilayah yang lebih luas."

Lebih lanjut Bachelet mengatakan militer Myanmar telah melancarkan serangan "sistemik" dan "meluas" terhadap penduduk sipil sejak kudeta. Junta juga dilaporkan telah menindak keras para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Pekerja medis pun menuduh militer menyerang dan membunuh pekerja medis dan dokter, setelah menjuluki petugas kesehatan sebagai musuh negara.

Bachelet mengatakan hampir 900 orang telah tewas sejak kudeta, dengan 200.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di tengah kerusuhan. Dia mengatakan pasukan keamanan telah bertindak secara tidak proporsional terhadap kelompok oposisi bersenjata yang muncul sejak kudeta, seperti Angkatan Pertahanan Rakyat.

Sebelumnya, militer merebut kendali penuh atas Myanmar pada 1 Februari, setelah menangkap pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya. Jenderal militer Min Aung Hlaing sejak itu menjadi pemimpin de facto negara itu.

Bachelet pun meminta masyarakat internasional untuk "bersatu dalam menekan militer untuk menghentikan serangan yang terus berlanjut terhadap rakyat Myanmar dan mengembalikan negara itu ke demokrasi."