Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai pernyataan epidemiolog Pandu Riono mengenai penolakan pemerintah pusat terkait usulan pengetatan oleh Pemprov DKI harus diluruskan. Menurut dia, pernyataan dari Pandu tersebut tidak disertai data yang jelas.
"Pernyataan ini bisa menyesatkan (misleading) karena tidak disertai data, di samping itu hanya interpretasi sepihak, partisan," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).
Advertisement
Menurut dia, pandemi belumlah berakhir. Namun, Gilbert menilai kerumunan di Tanah Abang jelang Lebaran sempat terabaikan. Selain itu, dia juga mengatakan adanya kegagalan lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
"Kegagalan antisipasi kerumunan di Ancol dan Ragunan saat Lebaran turut berkontribusi. Sementara kasus tetap tinggi dan perlahan merambat naik setelah Lebaran," ucap dia.
Gilbert juga menyebut saat kasus mulai naik Anies beberapa kali melakukan kunjungan ke beberapa provinsi lain.
"Kasus makin naik, Bung Anies malah sibuk dengan urusan jalur sepeda, tugu sepeda dan sebagai food vlogger. Semua kegiatan ini tidak berhubungan dengan penanganan Covid-19 di DKI dan bukan sesuatu yang prioritas," papar Gilbert.
Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengusulkan agar dilakukannya pengetatan PPKM Jawa dan Bali pada akhir Mei 2021.
Diketahui, pemerintah pusat telah memberlakukan PPKM Darurat pada awal Juli 2021, akibat kenaikan kasus Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Pandu melalui unggahan di akun Twitter miliknya @drpriono1.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Diminta Tanya ke Anies
Menurut dia, Anies Baswedan mengusulkan hal tersebut setelah mendengar masukan tim pandemi dari FKM UI (Fakultas Kesehatan Masyarat Universitas Indonesia). Namun, ditolak lantaran adanya isu ekonomi.
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui ttg potensial lonjakan yg dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yg terpikir hanya PEN," demikian cuit Pandu seperti dikutip Senin (5/7/2021).
Saat dikonfirmasi Liputan6.com, Pandu mengatakan, tidak tahu siapa pihak yang menolak usulan Anies Baswedan tersebut. "Tidak tahu," singkat Pandu.
Bahkan, saat ditegaskan lagi Anies Baswedan ditolak dalam forum atau rapat apa, dia hanya menuturkan. "Tanya Pak Anies dong," kata Pandu.
Advertisement
