Liputan6.com, Jakarta Sebagai upaya untuk menekan jumlah kasus dan penyebaran virus COVID-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memasifkan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali, yang dipimpin oleh Menko Marves secara virtual, Rabu (7/7/2021).
Advertisement
Mendagri juga menilai, sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (Ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya.
"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah, dll, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten/kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya.
Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat. Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.
"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh Bapak Presiden pada saat Ratas, (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," terangnya.
Penyaluran Bansos
Dalam kesempatan yang sama, selain berpesan soal kekompakan kepala daerah bersama Forkopimda dalam melaksanakan PPKM Darurat, ia juga meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing.
Dengan begitu, ia berharap, masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran Bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah.
(*)
Advertisement
