Erick Thohir Usul BNI Dapat PMN Rp 7 Triliun di 2022

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) kepada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 7 triliun.

oleh Athika Rahma diperbarui 08 Jul 2021, 13:30 WIB
Petugas menata tumpukan uang kertas di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Jakarta, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) kepada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 7 triliun pada tahun 2022 mendatang.

Erick mengatakan, suntikan PMN ini dibutuhkan untuk penguatan modal untuk meningkatkan tier I capital dan CAR.

"Ini BNI ada pengembangan bisnis, saya rasa nanti para Wamen bisa menjelaskan hal ini," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI secara daring, Kamis (8/7/2021).

Selain itu, Erick juga mengusulkan PMN untuk BUMN lain seperti Hutama Karya, Adhi Karya, PLN hingga Damri pada tahun 2022. Total usulannya mencapai Rp 72,4 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, CAR BNI tercatat memiliki angka terendah dibanding peers dan industri. Sejak 2016-2020, CAR BNI berada di level 19,7-16,7 persen.

CAR BNI turun signifikan mulai tahun 2017 menjadi 18,5 persen, dari 19,45 persen di 2016. Salah satunya disebabkan pertumbuhan modal yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ATMR. Rendahnya rasio tier I membatasi BNI dalam pengembangan bisnisnya.

"Oleh karena itu karena BNI termasuk domestic systematically important bank yang memang sistemik, OJK menekankan penguatan modal tier I BNI," kata Tiko.

Lalu, berdasarkan Standard and Poor, outlook terhadap BNI masih negatif karena tekanan terhadap pendapatan dan kualitas aset di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu concern S&P juga terkait dengan permodalan, dimana jika permodalan terus turun, rating BNI dapat didowngrade dari BBB-.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan perseroan berencana menggelar rights issue Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Tambahan modal melalui skema ini dibutuhkan untuk mengantisipasi pengembangan bisnis di tengah kesempatan yang terbuka ke depannya. Opsi ini juga akan menjadi pilihan jika BNI tidak mendapatkan PMN dari negara

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Erick Thohir Targetkan Setoran Dividen BUMN Naik Jadi Rp 35 Triliun di 2021

Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan paparan dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1/2020). Erick Thohir diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN tengah berupaya keras untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari BUMN meski pandemi Covid-19 belum mereda.

Secara agregat, BUMN tercatat sudah menyumbang sekitar Rp 3.295 triliun kepada negara, yang terbagi dalam bentuk dividen, PNBP, pajak dan lainnya dalam 10 tahun terakhir.

"Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, angkanya Rp 3.295 triliun," ujar Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI secara daring, Kamis (8/7/2021).

Angka tersebut berasal dari pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun dan dividen sebesar Rp 388 triliun.

Untuk tahun ini, Erick Thohir menargetkan adanya peningkatan dividen menjadi Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun. Tahun lalu, dividen BUMN tercatat mencapai Rp 26 triliun.

"Dan kami berupaya sekuat tenaga di kondisi Covid-19, kita akan beri dividen yang sama di tahun berikutnya, yaitu Rp 40 triliun. Tentu ini tidak mudah, dimana 90 persen BUMN terdampak dari hal-hal yang tadi dibicarakan," kata Erick. 


Erick Thohir Sebut 90 Persen BUMN Tak Berdaya Lawan Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pandemi Covid-19 turut melumpuhkan kinerja BUMN. Tercatat, hanya 10 persen BUMN saja yang dapat bertahan hidup di tengah penyebaran virus ini.

Menurutnya, 90 persen BUMN tidak berdaya saat Covid-19 masuk ke Indonesia.

"Meskipun di BUMN sama seperti swasta, 90 persen terdampak pandemi, 10 persennya bisa bertahan tumbuh," ujar Erick dalam peluncuran TADEX, Selasa (29/6/2021).

Erick berkata, peluncuran platform periklanan seperti TADEX atau Tanah Air Digital Exchange harus diapresiasi karena pengembangan produk dalam negeri ini merupakan bentuk adaptasi, inovasi dan kolaborasi yang dilakukan BUMN di tengah era disrupsi.

Pihaknya sendiri, dari Kementerian BUMN dan BUMN, tetap mempromosikan kegiatan dengan beriklan untuk meningkatkan dan menjaga brand awareness produk.

Erick Thohir mengapresiasi ketangguhan industri media dan periklanan menghadapi pandemi yang menantang. Dirinya optimis, kebutuhan beriklan akan tetap eksis meski konsumsi melemah.

"When times are good, you should advertise. When times are bad, you must advertise. Sesuai dengan arahan pak Presiden, kita harus punya komitmen dalam mengutamakan media dan agensi lokal," ujarnya.

Bahkan Erick Thohir yakin, program yang diluncurkan atas inisiasi Dewan Pers, Task Force Media Sustainability dan Telkom Group ini tidak kalah dengan produk asing seperti Google Apps.

"Platform ini merupakan premium publisher programmatic pertama karya anak bangsa yang tidak kalah dengan Google Apps. Dari Indonesia untuk Indonesia. Selamat atas peluncuran TADEX, Insya Allah dengan ridho Allah SWT, ekosistem periklanan Indonesia bangkit," tandas Erick Thohir. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya