Liputan6.com, New Delhi - 12 menteri India mundur berjamaah dari kabinet Perdana Menteri Narendra Modi. Salah satunya adalah Menteri Kesehatan Harsh Vardhan. Seperti diketahui, India mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang parah, bahkan disebut tsunami.
Dilaporkan DW.com, Kamis (8/7/2021), Menteri Teknologi Informasi Ravi Shankar Prasad juga mundur. Kabar mundurnya menteri informasi India terjadi setelah Modi mendapatkan liputan buruk, terutama di media internasional.
Baca Juga
Advertisement
Menteri Pendidikan Ramesh Pokhriyal Nishank dan menteri yang mengurus tenaga kerja Santosh Gangwar turut lengser.
Kongres India menilai mundurnya menteri kesehatan adalah pengakuan pemerintahan Narendra Modi bahwa pemerintah telah gagal menangangi pandemi COVID-19. Partai oposisi juga sebelumnya vokal menuntut mundurnya Vardhan.
Namun, jubir Kongres meminta agar menkes tidak dijadikan kambing hitam. Partai penguasa disebut paling bertanggung jawab karena perdana menteri sendiri yang memimpin National Disaster Management Authority (NDMA) alias otoritas manajemen bencana nasional.
"NDMA bertanggung jawab atas mismanajemen kriminal COVID-19. Ia diketuai oleh perdana menteri. Apakah PM akan bertanggung jawab atau kegagalannya? Atau PM hanya menjadikan Dr. Hard Vardhan sebagai kambing hitam?" ujar jubir kongres Randeep Surjewala seperti dilansir The Indian Express.
Hal senada disampaikan oleh Ashwini Kumar Choubey, tokoh senior Kongres. Mundurnya menkes dinilai kegagalan Narendra Modi menangani pandemi.
"Ada pelajaran dalam mundurnya para menteri-menteri ini. Jika situasinya bagus maka pujiannya akan ke PM, jika buruk, maka menterinya akan disalahkan," ujar Ashwini yang mengkritik menteri-menteri yang asal menurut saja.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Ribuan Orang India Jadi Korban Penipuan Vaksin COVID-19 Palsu
Kemunculan pusat imunisasi ilegal di kota-kota besar di India ditanggapi tegas oleh pemerintah. Media melaporkan, ribuan warga tertipu dan mendapat vaksin COVID-19 palsu di tengah gelombang infeksi mematikan.
Salah satu kasus yang paling mencolok melibatkan seorang pegawai negeri berusia 28 tahun. Dia dilaporkan menyuntikkan vaksin corona palsu kepada sekitar 2.000 orang, termasuk anggota parlemen partai pemerintah, Bharatia Janata Party (BJP).
Di Kota Mumbai, India lebih dari 2.000 orang juga mengaku mendapat vaksin palsu di sembilan kamp imunisasi ilegal. Polisi melaporkan, semua tabung vaksin yang diberi label Covishield dan Covaxin mengandung Amikacin, sebuah antibiotika untuk melawan infeksi bakteri.
Sejauh ini enam tersangka sudah ditahan oleh aparat keamanan, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Senin (5/7/2021).
"Sebuah sindikat yang terorganisasi rapi terlibat dalam vaksinasi palsu ini. Kita harus lebih waspada sekarang,” kata Vishawas Patil, seorang pejabat kepolisian lokal kepada DW.
Pemerintah federal berusaha meredam gejolak politik dan menjamin bahwa kasus ini hanya "pengecualian” yang terisolasi.
"Kita telah memberikan vaksin kepada lebih dari 330 juta penduduk. Vaksin palsu bisa diidentifikasi dengan mudah ketika Anda tidak mendapat pesan dari CoWin (aplikasi corona)," kata Lav Agrawal, Wakil Menteri Kesehatan India.
Advertisement
