Liputan6.com, Tepi Barat - Otoritas Israel menghancurkan desa Khirbet Humsu yang ditinggali komunitas penggembala Bedouin di Tepi Barat pada Rabu (7/7).
Dihancurkannya desa ini menandai abak terbaru dalam upaya Israel menghilangkan desa-desa Palestina yang terdiri atas rumah-rumah sementara.
Advertisement
Akibat peristiwa itu, warga desa Palestina yang mencari nafkah dengan menggembalakan 4.000 ekor domba, kehilangan tempat tinggal untuk kelima kalinya dalam setahun terakhir.
Christopher Holt, dari Konsorsium Perlindungan Tepi Barat menyebutkan bahwa sedikitnya ada 65 orang termasuk 35 anak-anak yang kehilangan tempat tinggal, seperti dilansir dari laman Associated Press, Kamis (8/7/2021).
Uni Eropa sebelumnya membantu warga desa Palestina membangun kembali setelah pembongkaran sebelumnya.
Holt, yang berada di daerah itu, mengatakan tentara datang secara tiba tanpa memberikan peringatan. Para tentara tersebut datang pukul 9 pagi waktu setempat.
Para tentara itu, meminta penduduk desa untuk pindah, dan ketika mereka menolak, Israel mulai meratakan rumah-rumah di desa tersebut dengan alat berat.
"Ini eskalasi yang sangat serius," kata Holt.
Israel Tuding Desa di Tepi Barat Dibangun Secara Ilegal
Pemerintah Israel, yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett, mengatakan desa itu dibangun secara ilegal di tengah-tengah lapangan tembak militer.
Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan diskusi selama berbulan-bulan dengan warga desa tersebut dan menawarkan lokasi alternatif yang tidak jauh dari desa yang dihancurkan.
Di sisi lain, Holt menyatakan bahwa warga desa tidak mendapat peringatan dini sebelum penggusuran dilakukan.
Di tambah lagi, warga desa Palestina tersebut juga mengatakan tidak memiliki tempat lain untuk tinggal, mengingat adanya cuaca panas menyengat.
Desa Khirbet Humsu yang terletak di dataran tinggi di atas Lembah Yordan merupakan bagian dari 60 persen wilayah Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C, yang berada di bawah kendali Israel sepenuhnya seperti diatur dalam perjanjian damai interim tahun 1990-an.
Advertisement
