Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid menilai BUMN lebih senang menjalankan aksi korporasi yang murni secara bisnis ketimbang melakoni penugasan dari pemerintah.
Meski telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), BUMN seolah dipaksa untuk 'berdarah-darah' dalam menjalankan tugasnya.
Advertisement
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka 'berdarah-darah', bukunya jadi 'merah', banyak mereka yang 'berpuasa'. Sebenarnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," ujar Nusron dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN secara daring, Kamis (8/7/2021).
Nusron mengatakan, dirinya mendukung penyertaan modal yang diberikan kepada BUMN berupa PMN untuk menggarap pembangunan strategis.
Namun, jika BUMN diberi kesempatan untuk memilih, menurutnya, mereka akan lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni.
Dirinya berpendapat, penugasan pemerintah seharusnya tidak dibebankan kepada BUMN, melainkan kepada kementerian teknis.
BUMN tidak perlu sampai menjadi investor, namun dapat cukup menjadi kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah. Skema ini juga dinilai akan membuat kinerja keuangan BUMN lebih sehat.
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain, murni tidak menjadi investment tapi murni menjadi kontraktor atau hanya jasa dalam hal itu. Itu lebih menguntungkan," papar Nusron.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
12 BUMN Diusulkan Dapat Suntikan PMN Rp 72 Triliun, Ini Rinciannya
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan proposal Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 72 triliun di 2022. Suntikan dana tersebut untuk 12 BUMN.
Erick Thohir merincikan, BUMN yang mendapat suntikan paling besar adalah Hutama Karya (HK). BUMN karya ini diusulkan dapat PMN Rp 31 triliun untuk pembangunan jalan tol. Kemudian untuk permodalan holding pariwisata sebesar Rp 9 triliun.
"Ada penambahan permodalan holdingisasi pariwisata sebesar Rp 9 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan dan penyelesajan proyek kawasan KEK Mandalika," ujarnya dalam rapat di DPR, Jakarta, Rabu (8/7/2021).
BUMN selanjutnya adalah PT PLN (Persero) yang diusulan dapat PMN Rp 8,2 triliun untuk program pendanaan infrastruktur kentenagalistrikan. PT BNI Tbk juga mendapat Rp 7 triliun untuk penguatan modal dalam meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
Selanjutnya, PT KAI (Persero) sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dalam rangka menjalankan PSN Kereta Cepat. Lalu Waskita Karya, ini untuk penguatan modal sebesar Rp 3 triliun.
"Lalu IFG untuk restrukturisasi Jiwasraya Rp 2 triliun. Restrukturisasi Jiwasraya sampai saat ini sudah selesai 99 persen untuk seluruh polis per 31 Mei 2021," katanya.
Lalu Adhi Karya, untuk penyelesaian tol DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian Rp 2 triliun. Perumnas sebesar Rp 2 triliun untuk penugasan program perumahan rakyat. BTN Rp 2 triliun untuk pengembangan bisnis.
Lalu RNI sebesar Rp 1,2 triliun untuk penguatan industri pangan dan Damri Rp 0,2 triliun untuk penugasan penyediaan armada.
"Total secara keseluruhan mencapai kurang lebih sekitar Rp 72 triliun," tandasnya.
Advertisement
