Liputan6.com, Jakarta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes) melempar kritik kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani di akun instagramnya. Kritik tersebut menyebut Ma'ruf Amin King of Silent dan Puan Queen of Ghosting.
Setelah melempar kritik tersebut, Presiden BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama mengaku mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak. Tekanan dimulai dari raibnya akun BEM KM Unnes beserta postingannya.
Advertisement
Pihak Unnes juga tidak tinggal diam, dikatakan Wahyu, mereka secara ramai-ramai menekan dirinya untuk mencabut ungahan tersebut. Wahyu menyebut, Wirawan Sambodo selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, sekaligus Koordinator Kemahasiswaan Unnes mengirimkan pesan tendensius kepadanya.
"Dr Wirawan menganggap BEMKM UNNES ditunggangi kepentingan politik oposisi dan mengancam jangan sampai berhadapan dengan massa PDIP," kata Wahyu dalam keterangan tulis yang diterima pada Kamis (8/7/2021).
"Kalau bisa BEM KM tidak dijadikan kendaraan Parpol atau oposisi....pikirkan masa depan mhs Unnes utk hidup di Masyarakat," tulis Wirawan dalam pesan singkatnya kepada Wahyu.
Wahyu mengatakan, Wirawan juga mengajak dirinya untuk bertemu. Tak hanya dia, kata Wahyu, pembina BEM KM Unnes, Rusyanto yang mestinya pasang badan atas kepekaan bimbingannya pada isu politik dewasa ini justru bersikap sebaliknya. Kata Wahyu, Rusyanto malahan ikut menekan pihaknya.
"Pembina BEM KM Unnes 2021, Dr Rusyanto ST juga memberikan penekanan yang hampir serupa. 'Mas Wahyu, sebaiknya dalam berekspresi tidak usah ikut-ikut kampus lain njih, hati-hati, jejak digital tidak akan hilang, mohon dipikirkan," jelas Wahyu.
Wahyu juga mengaku mendapatkan tekanan dari Rektor Unnes, Fathur Rokhman. Ia meminta Wahyu agar menurunkan meme berisi kritikan tersebut.
"Mas mohon dipertimbangkan matang-matang dengan nuranimu. Unggahan ini bermuansa penghinaan dan pelecehan agama. Sebagai Rektor saya minta Ketua BEM UNNES untuk menurunkannya. Mohon unggahan yang edukatif," tulis Fathur Rokhman kepada Wahyu.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Respons Kampus Dianggap Berlebihan
Wahyu mengatakan bahwa respons sejumlah pejabat kampus terhadap kritikan pihaknya ke pemerintah adalah berlebihan. Pasalnya menurut dia lontaran kritik BEM KM Unnes kepada rizim Jokowi berbasis data.
"Kritikan yang diunggah BEM KM UNNES sudah berbasis dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. BEM KM UNNES menegaskan bahwa apa yang BEM lakukan adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang. Bahkan, kritikan itu bersifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi," tegas dia.
Terlebih lagi menurut Wahyu, reaksi tendensius elite kampus dengan menuduh pihaknya ditunggangi partai oposisi bahkan dianggap melecehkan agama merupakan tuduhan yang tak berdasar. Dia menganggap tidak seharusnya komentar tendensius itu keluar dari pimpinan universitas, terlebih dari insan intelektual.
"Selain tindakan tersebut menghina intelektualitas, tindakan itu juga semakin melegitimasi jika kampus sudah sangat tidak demokratis," tandasnya.
Klarifikasi Unnes
Sementara itu dihubungi terpisah, Humas Unnes, Muhammad Burhanudin mengakui bahwa pihak kampus memberikan saran kepada BEM agar menurunkan postingan tersebut.
"Tidak ada tekanan. Kalau melihat WA yang disampaikan pimpinan sifatnya arahan dan saran," ujar Burhanudin kepada Liputan6.com, Jumat (9/7/2021).
Pihaknya pun, kata dia tidak bisa memaksa agar BEM KM Unnes menurunkan unggahan tersebut. Terlebih lagi meretas akun Instagram BEM KM Unnes.
"Dan pihak universitas tidak bisa menurunkan, meretas, dan menutup akun milik BEM Unnes," sebut dia.
Namun Burhanudin tak bisa menjelaskan urgensi apa yang melandasi alasan pihaknya minta agar postingan itu ditarik dari Instagram.
Advertisement
