Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tengah menyiapkan aturan yang akan menjadi dasar pemberian insentif fiskal untuk investor di Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara). Regulasi dasar ini akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Ketua Pokja Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Nusantara, Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati menjelaskan, pembangunan IKN Nusantara secara masif akan dijalankan mulai tahun depan. Untuk itu sudah perlu landasan hukum untuk menarik investasi ke IKN.
Advertisement
"Kita sudah persiapkan rancangan peraturan pemerintah [RPP] tentang kemudahan berusaha, perizinan serta fasilitas investasi," katanya dikutip dari Belasting.id, Rabu (23/11/2022).
Dia menyampaikan payung hukum tersebut untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan lancar mulai tahun depan. Rancangan PP yang sedang dipersiapkan antara lain untuk mengakomodir insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan kemudahan kegiatan penanaman modal baru di IKN Nusantara.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menjelaskan salah satu pengaturan dalam RPP insentif IKN adalah pembebasan dari kewajiban membayar pajak atau tax holiday. Skema tax holiday di IKN Nusantara memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Penetapan jangka waktu tax holiday di IKN Nusantara akan disesuaikan dengan jenis investasi. Periode paling lama tax holiday diberikan selama 30 tahun untuk investasi pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum.
"Saya ambil contoh tax holiday untuk infrastruktur dan layanan umum dengan nilai investasi minimal Rp 10 miliar, kita kawal akan diberikan tax holiday selama 30 tahun, ini lebih panjang dari daerah lain," paparnya.
Selanjutnya, investasi pada pembangunan fasilitas ekonomi seperti pusat perbelanjaan dan gedung pertemuan atau konferensi/MICE ikut mendapatkan fasilitas tax holiday. Namun periode libur bayar pajak berlaku 20 tahun atau lebih rendah dibandingkan investasi pada infrastruktur.
Selain itu, masih ada fasilitas fiskal lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah untuk investor IKN. Bagi investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan atau Litbang diberikan fasilitas supertax deduction hingga 350 persen atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset di IKN Nusantara.
"Mereka yang sumbang kegiatan Litbang di bidang tertentu diberikan supertax deduction 350 persen, Semua ini akan dituangkan dalam RPP IKN yang sudah tahap finalisasi," tambahnya.
Rayu Investor B20, Bos IKN Nusantara Janji Obral Insentif
Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, menjabarkan sejumlah insentif bagi calon investor yang hendak menanamkan investasi di proyek IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal itu dibicarakannya dalam gelaran acara B20 Summit Indonesia, Senin (14/11/2022), jelang diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi, atau KTT G20 Bali.
Bambang mengatakan, dalam pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air, Pemerintah RI hanya bisa menyokong 60 persen kebutuhan dana. Guna menambal sisanya, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut serta melalui skema public private partnership (PPP).
Pun juga dalam membangun IKN Nusantara, dimana sokongan swasta lebih besar empat kali lipat dibanding kekuatan modal yang dimiliki pemerintah.
"Hanya 20 persen dari IKN Nusantara bakal datang dari kantong pemerintah APBN. Itu berarti 80 persen akan datang dari berbagai sumber," kata Bambang dalam B20 Summit Indonesia 2022, Senin (14/11/2022).
Untuk itu, ia melanjutkan, pemerintah mempersilakan kontribusi dari sektor swasta guna membiayai proyek IKN Nusantara melalui skema public private partnership.
"Saya ingin menggarisbawahi, pengembangan IKN Nusantara akan mengikuti prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Jadi IKN Nusantara juga akan menarik bagi investor yang mencari investasi berkelanjutan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang pun menginformasikan, Pemerintah RI telah menyiapkan sejumlah paket insentif di IKN Nusantara. Antara lain, pemberian tax holiday untuk berinvestasi/pemindahan kantor, hingga insentif khusus untuk PPN.
"Saya bisa memastikan, tingkat insentif tersebut yang ditawarkan oleh IKN Nusantara akan jadi insentif terbaik di Indonesia," pungkas Bambang.
Advertisement
Di Depan CEO Dunia, Airlangga Pamer IKN jadi Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan tren investasi environment, social, and good governance (ESG) dipilih Pemerintah Indonesia, menjadi bisnis transformasi yang digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara ataua IKN Nusantara di Kalimantan.
Airlangga menjelaskan, bisnis transformasional harus merangkum keberlanjutan dengan memperhitungkan sosial lingkungan, tata kelola, atau menerapkan praktik ESG.
“Pendekatan ini diadopsi dalam rencana kami untuk membangun ibu kota baru di kalimantan ‘Nusantara’ yang akan menggabungkan keberlanjutan, kecerdasan, mobilitas, kualitas kota, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia,” kata Airlangga dalam B20 Summit Indonesia 2022 Day 2, Senin (14/11/2022).
Menurutnya, sangat penting untuk menciptakan bisnis yang ramah lingkungan. Hal itu bertujuan untuk menjaga masa depan anak bangsa supaya terhindar dari kemiskinan maupun kelaparan.
Oleh karena itu, untuk menuju masa depan yang lebih baik kita harus siap menerapkan revolusi hijau lainnya.
“Kita harus siap untuk Revolusi Hijau lainnya, berinovasi untuk transformasi yang lebih besar Apa ekonomi digital yang melindungi planet kita dan masa anak-anak kita dan cicit kita. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari transformasi Indonesia,” ujar Airlangga.
Revolusi Industri 4.0
Lebih lanjut, kata Airlangga, saat ini dunia sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat. Menurut dia, transformasi dari satu sistem ke sistem lainnya merupakan kunci untuk mengatasi berbagai tantangan.
Maka penting bagi kita semua untuk memanfaatkan peluang revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan, dan inovasi. Transformasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemerintah harus mampu mengendalikan dan menjawab tantangan masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat.
“Satu hal yang penting, Pemerintah tidak bisa menyelesaikan krisis secara sepihak. Sektor bisnis juga merupakan kunci untuk membantu menyelesaikan krisis. Ada pepatah lama yang melandasi budaya kerja Indonesia “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” yang memiliki makna bersatu Kita teguh bercerai kita runtuh,” pungkasnya.
Advertisement
