Opsi Gedung Parlemen Jadi RS Darurat, Suara DPR Terbelah

Anggota Komisi III DPR itu menyebut penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

oleh RinaldoDelvira Hutabarat diperbarui 10 Jul 2021, 00:03 WIB
Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Adalah politikus Partai Demokrat Benny K Harman yang pertama kali mengawali ide agar halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dijadikan rumah sakit darurat selama lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7/2021).

Dia menyebut, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani, salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.

"Karena rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid-19 terlantar dan harus tunggu antre berjam-jam," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid-19," pungkasnya.

Usulan Benny diamini Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang setuju usulan gedung DPR dijadikan rumah sakit darurat Covid-19. Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas.

"Setuju. Semua sumber daya, punya tempat strategis, luas dan mudah dijangkau," kata dia.

Menurutnya, gedung DPR disulap jadi RS darurat adalah cerminan anggota dewan peduli dengan rakyat. Dia mendorong RS darurat di gedung DPR segera terlaksana.

"Plus itu cermin wakil rakyat peduli dengan rakyat. Segera aksi," kata anggota Komisi I ini.

Mardani menambahkan, ada banyak gedung dan ruangan DPR yang bisa dimanfaatkan jadi rumah sakit darurat Covid-19. Dia yakin kerja atau rapat anggota dewan tidak terganggu dengan adanya RS darurat.

"Ada banyak ruangan dan gedung. Dengan kapasitas cuma 20 persen yang hadir fisik dan 80 persen virtual masih banyak gedung bisa dijadikan tempat rapat," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut pihaknya siap membantu penanganan Covid-19.

"Prinsipnya kami siap membantu untuk penanganan Covid-19 ini," kata Indra saat dikonfirmasi, Jumat (9/7/2021).

Menurut Indra, lebih baik lokasi RS darurat Covid-19 berada di halaman DPR saja. Sebab Gedung DPR tidak dirancang untuk menjadi rumah sakit.

"Lebih aman di halaman ya, terkait limbah infeksiusnya begitu," ucapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Suara DPR Terbelah

Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan cairan disinfektan tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) di lingkungan DPR/MPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Namun tidak semua anggota DPR setuju denga ide Benny K Harman tersebut. Anggota DPR dari Fraksi Golkar Dave Akbar Laksono menyebut, saran tersebut tak mudah diterima dan ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi.

"Untuk membuat sebuah gedung menjadi gedung RS darurat ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi," katanya, Jumat (9/7/2021).

Dave mengatakan, tak bisa asal memberikan saran agar area wakil rakyat dijadikan RS darurat. "Jadi tidak bisa main menunjuk gedung untuk diubah menjadi rumah sakit atau tempat isolasi," ucapnya.

Menurutnya, saran tersebut biarlah dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga akan dinilai gedung DPR layak atau tidak jadi RS darurat.

"Ya usulan tersebut dikembalikan ke Kemenkes untuk mereka yang menilai. Mana yang layak di jadikan RS darurat," jelas dia.

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, usulan gedung DPR dijadikan RS darurat kurang tepat. Menurutnya, DPR adalah gedung perkantoran dan fasilitasnya kurang memadai.

"Usulannya kurang tepat sebab gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja, dan fasilitasnya kurang memadai," kata dia.

Menurut Wakil Ketua MPR ini, rumah sakit darurat Covid-19 lebih cocok dibangun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sebab, lahannya luas dan steril dari lalu lalang orang.

"Kami hargai usulan itu, namun hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS darurat covid, selain lahannya lebih luas, lebih steril juga dari lalu lintas orang bekerja," kata dia.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Willy Aditya menyambut baik usulan gedung parlemen dijadikan RS darurat penanganan Covid-19. Namun usulan itu perlu kajian mendalam. Bukan cuma diusulkan dengan emosional semata.

"Itu bagus, namun kalau hanya diusulkan secara emosional justru kita akan melihat bencana baru. Heroisme itu dibutuhkan oleh orang-orang yang kurang percaya diri akan kemampuan dan kekuatan dirinya dan bangsanya," kata Willy, Jumat (9/7/2021).

Menurutnya, ada banyak sekali gedung dan fasilitas publik yang bisa dipakai untuk penampungan penderita Covid-19, dan hal itu mudah sekali dilakukan pemerintah. Tinggal diklasifikasi mana lokasi objek vital yang tetap harus berfungsi sebagaimana adanya, dan mana yang bisa difungsikan sementara.

"Namun kita juga perlu berpikir lebih dari sekedar heroisme. Posko-posko itu tentu harus didukung oleh tenaga medis, tenaga perawat, bahkan fasilitas pendukungnya. Ini semua harus disiapkan secara integratif dan strategis," tuturnya.

Partai Nasdem, kata dia, tentu menyambut baik gotong royong segala kalangan untuk sama-sama melalui masa pandemi ini dengan kemenangan gemilang. Dia bilang, hal itu bisa dimulai dari dalam rumah masing-masing, dari kantor masing-masing saat ini juga.

"Nasdem sudah memulai gotong royong ini dengan membangun posko vaksinasi bagi masyarakat dengan target 1 juta orang. Kantor-kantor partai saat ini juga sudah bertambah fungsi untuk menjadi posko-posko bantuan bagi masyarakat," pungkasnya.

 


Asrama Haji Jadi RS Darurat

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, persiapan Asrama Haji Pondok Gede untuk menjadi rumah sakit darurat Covid-19 sudah siap 99 persen. Sehingga pada Sabtu 10 Juli 2021 sudah bisa beroperasi.

Hal ini disampaikannya saat melakukan pengecekan persiapan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat (9/7/2021), yang nantinya untuk merawat pasien Covid-19.

"Saya tadi sudah cek ke dalam, peralatan RS, kemudian pergantian AC kemudian pembangunan lift untuk pasien saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap," kata Jokowi.

"Sehingga besok pagi Rumah Sakit Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, lanjut dia, pihaknya juga berharap sejumlah elemen turut membantu penanganan Covid-19.

"Saya ingin mengajak pada para mahasiswa para pemuda pemudi, kepada Ibu PKK kadet Psoyandu untuk sama sama bahu membantu, gotong-royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanagan pandemi Covid-19," kata Jokowi.

Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman mengatakan persiapan asrama Pondok Gede sebagai rumah sakit darurat Covid-19 hingga kini terus dilakukan.

"Penyiapannya terus dikebut. Banyak pekerja yang terus mempersiapkan berbagai hal keperluan standar RS darurat di asrama haji Pondok Gede," katanya dikutip dalam keterangan pers, Jumat (9/7/2021).

Ramadhan menjelaskan lift portabel yang akan digunakan untuk menunjang mobilitas tenaga kesehatan dan pasien sudah terpasang dan diuji coba. Disiapkan juga beberapa toilet portabel, serta tempat pemulasaran jenazah portabel.

"Penyiapan kamar perawatan juga terus dikebut. AC kamar diganti baru. Setiap tempat tidur pasien juga dipasang instalasi oksigen," beber dia.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya