Liputan6.com, Jakarta - Kimia Marga memutuskan untuk menunda layanan vaksinasi gotong rotong individual atau vaksinasi berbayar yang sedianya dimulai pada hari ini 12 Juni 2021. Penundaan ini dilakukan usai program ini menuai beragam respons.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, program vaksinasi gotong royong mestinya diberikan ruang agar target pemberian vaksin kepada masyarakat segera terlaksana dengan cepat.
Advertisement
"Sebagai wujud keadilan distributif saya kira program ini harusnya didukung, mengutip filsuf Yunani kuno Aristoteles bahwa sejatinya keadilan itu ada dua jenis, pertama, keadilan distributif dan kedua, keadilan komutatif. Yang jelas Negara justru bisa berhemat ketika ada segolongan masyarakat mampu tidak lagi bergantung pada pemberian vaksin gratis dari pemerintah yang notabenenya menggunakan anggaran rakyat," tandasnya.
Jika ada yang mampu dan mau bayar, menurutnya, mestinya diberikan ruang dan tentu saja dengan syarat vaksin gratis terus menerus dilakukan.
"Masih ada segmen yang belum vaksinasi karena mereka takut vaksin karena takut kerumunan dan mereka mau bayar. Hal inilah yang mestinya dicermati dan program vaksin gotong royong saya kira jadi semacam solusi yang cukup relevan saat ini untuk mengurai persoalan vaksinasi yang kita tahu daya jangkauannya masih sangat terbatas," pungkasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Vaksinasi Berbayar Bentuk Gotong Royong yang Mampu Ringankan Beban Pemerintah
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, vaksin gotong royong adalah bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah dalam mempercepat target pemerintah mencapai kekebalan komunal. Diketahui, Vaksin Gotong Royong atau vaksin berbayar rencananya akan dijual Kimia Farma dengan banderol hampir Rp 900 ribu
"Muncul aspirasi sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta dan individu yang mampu secara ekonomi, dibuka ruang bergotong royong vaksin sendiri, dengan biaya sendiri, sekaligus sebagai bentuk gotong royong guna meringkankan beban pemerintah," kata Hasto dalam keterangan pers diterima, Senin (12/7/2021).
Namun Hasto meluruskan, adanya ruang gotong royong tersebut bukan untuk meniadakan vaksinasi gratis yang terus digencarkan oleh pemerintah dan dipantau langsung Presiden Joko Widodo.
"Vaksin gratis kan tetap terus diberikan bahkan semakin masif. Bentuk partisipasi tersebut harus diapresiasi. Sebab dalam situasi pandemi, kecepatan pemberian vaksin secara masif akan mengerem laju penularan Covid-19, bahkan langsung dipantau oleh presiden," jelas Hasto.
Hasto percaya, vaksin gotong royong dapat memberikan kecepatan pemberian vaksin untuk masyarakat Indonesia yang mampu. Ia juga bersepakat untuk terus membantu sosialisasi vaksinasi Gotong Royong seluruh elemen agar bisa terus dikedepankan.
"Percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya. PDI Perjuangan mengajak seluruh korporasi baik swasta maupun BUMN untuk menggunakan alokasi dana CSR untuk membantu," dia menandasi.
Advertisement
