Kritik Vaksinasi Berbayar di RI, WHO: Bisa Timbulkan Masalah Etika dan Akses

Menurut Lindstrand, karena akses vaksin COVAX gratis, ini berarti hingga 20 persen populasi didanai oleh para penyandang dana dalam kerja sama COVAX Facility.

"Yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk menarik pembayaran dalam perjalanannya," kata Lindstrand.

Ia menambahkan, tentu dibutuhkan dana pengiriman lain yang biayanya termasuk dalam pengiriman seperti biaya per hari, transportasi, logistik, peralatan rantai dingin, dan lain-lain.

"Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC (Advanced Market Commitment) melalui bank pembangunan multilateral, bank dunia," kata Lindstrand.

"Dan sekarang juga Open Window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari dukungan pengiriman GAVI COVAX.

Sehingga, menurut Lindstrand, tidak ada terlalu banyak pendanaan dalam hal ini.

"Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak untuk mengakses vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Mike Ryan, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO juga menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami situasi yang sangat sulit.

"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX," ujarnya.

"Jadi sekali lagi saya pikir ini menunjukkan bahwa vaksinasi gratis di titik akses dalam kampanye vaksinasi massal untuk memvaksinasi mereka yang paling rentan, untuk memvaksinasi tenaga garis depan adalah rencananya."