Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia didominasi oleh varian Delta.
Menurut Luhut, varian Delta memiliki penyebaran yang lebih cepat dan dahsyat ketimbang varian Alpha.
Advertisement
"Saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini tidak bisa dikendalikan," kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis, 15 Juli 2021.
Oleh karena itu, guna mengantisipasi tingginya kasus, Luhut menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan seluruh kementerian/lembaga mempunyai tempat isolasi sendiri.
"Untuk pemenuhan tempat tidur Covid-19, ada pemanfaatan diklat dan wisma yang dimiliki berbagai kementerian/lembaga sebagai tempat isolasi. Ini penting," terang Luhut.
"Jadi, Presiden memerintahkan semua kementerian/lembaga harus punya tempat isolasi sendiri buat yang bergejala ringan, sehingga tidak membebani lagi ke pusat. Ini baru diperintahkan kemarin 14 Juli 2021 dan akan segera jalan," sambung dia.
Berikut deretan pernyataan dan perintah terkini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait kasus Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sebut Varian Delta Tidak Bisa Dikendalikan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan peningkatan kasus Covid-19 didominasi oleh varian Delta.
Menurut dia, varian Delta memiliki penyebaran yang lebih cepat dan dahsyat ketimbang varian Alpha.
"Saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini tidak bisa dikendalikan," kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis 15 Juli 2021.
Luhut menjelaskan bahwa varian Delta penularannya enam kali lebih cepat. Saat pelaksanaan PSBB sebelumnya, peningkatan kasus belum signifikan seperti halnya PPKM darurat. Bahkan saat ini, dia menyebut varian Delta mendominasi hampir semua peningkatan kasus di Pulau Jawa.
"PSBB 1, PSBB 2, PPKM kabupaten/kota, PPKM mikro, semua relatif sebenarnya naik tetapi masih terkendali. Tetapi begitu kita masuk varian Delta, peningkatan kasus Covid-19 didominasi oleh varian Delta," ucapnya.
Lanjut Luhut, saat ini pemerintah terus berupaya untuk menekan adanya peningkatan kasus akibat varian Delta tersebut. Sejumlah negara di dunia juga tengah menghadapi kasus yang sama.
"Inggris juga kena, Belanda kena. Perdana Menteri Belanda kemarin minta maaf karena dia menyetujui lepas masker beberapa waktu yang lalu dan sekarang naik seperti ini. Hari ini juga Malaysia juga, sampai hari ini semua juga Delta," kata Luhut.
Advertisement
Sebut Indonesia Kantongi 480 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Kemudian Luhut mengklaim telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 480 juta dosis. Vaksin ini didapat berkat hasil lobi negara-negara luar seperti China hingga Amerika Serikat (AS).
"Indonesia telah mengamankan stok vaksin 480 juta. Pada Juli ditargetkan 1 juta per hari, kadang-kadang lebih, kadang-kadang di bawah. Jadi basically kita tidak ada masalah," kata dia.
Luhut menyatakan, stok vaksin tersebut didapatnya berkat hasil lobi dengan petinggi negara luar. Termasuk untuk bantuan fasilitas kesehatan lain seperti oksigen konsentrator.
"Kami sudah menerima bantuan internasional. Negara-negara yang sudah kita hubungi dan mereka sudah jalan, dari Singapura, Uni Emirat Arab, saya juga sudah bicara dengan Tiongkok," ungkap dia.
Minta Masyarakat Tetap Ketatkan Prokes Meski Sudah Vaksin
Meski begitu, Luhut meminta masyarakat tetap menjaga kewaspadaannya terhadap penyebaran virus Corona.
Luhut pun mengingatkan jika vaksinasi bukan satu-satunya jalan untuk terhindar dari varian delta Covid-19 yang kini banyak merebak.
Menurut dia, efek kekebalan vaksin kini seakan turun ketika berhadapan dengan varian delta. Namun demikian, Luhut percaya vaksinasi tetap akan meningkatkan daya tubuh seseorang melawan Covid-19.
"Walaupun efikasi turun, tapi pengalaman orang yang disuntik sampai meninggal jumlahnya sangat kecil," kata Luhut.
Advertisement
Minta Wisma dan Pusdiklat Kementerian/Lembaga Jadi Tempat Isolasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian/lembaga mempunyai tempat isolasi sendiri. Hal ini disampaikan Luhut.
Menyoal tempat isolasi merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menyiapkan kapasitas tempat tidur.
Terlebih lagi pasien Covid-19 banyak yang dirawat di rumah sakit maupun membutuhkan tempat isolasi bila tak memungkinkan isolasi mandiri di rumah.
"Untuk pemenuhan tempat tidur Covid-19, ada pemanfaatan diklat dan wisma yang dimiliki berbagai kementerian/lembaga sebagai tempat isolasi. Ini penting," terang Luhut.
"Jadi, Presiden memerintahkan semua kementerian/lembaga harus punya tempat isolasi sendiri buat yang bergejala ringan, sehingga tidak membebani lagi ke pusat. Ini baru diperintahkan kemarin 14 Juli 2021 dan akan segera jalan," sambung dia.
Upaya pemenuhan tempat tidur Covid-19, Luhut menegaskan, Pemerintah sudah menyiapkan strategi berupa konversi tempat tidur hingga membangun rumah sakit lapangan.
"Jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 tinggi, pastinya butuh tempat tidur. Apa yang dilakukan? Kami lakukan strategi pemenuhan kebutuhan tempat tidur, yakni konversi tempat tidur isolasi dan intensif hingga 40 persen dari kapasitas total tempat tidur rumah sakit," kata dia.
"Lalu pembukaan RS Lapangan. Ini TNI Polri. Pokoknya, semua kita kerahkan," sambung Luhut.
Selain itu, lanjut Menko Luhut, Presiden memerintahkan kesiapan, seperti Rusun Nagrak dikonversi menjadi rumah sakit yang bisa menampung hampir 1.000 orang. Begitu pula Asrama Haji Pondok Gede yang menampung 900 tempat tidur.
Sebut Presiden Minta Lakukan Evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali
Luhut menyatakan Presiden Jokowi telah memintanya untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat.
"Kemarin Presiden minta saya evaluasi, besok atau nanti sore akan kita lakukan cara bertindak apa yang kita lakukan untuk berikutnya," kata Luhut.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan sejumlah para ahli terkait masukan selama pelaksanaan PPKM darurat. Sedangkan untuk rencana perpanjangan PPKM darurat, Luhut tidak menjelaskan secara detail.
"Kita sangat hati-hati melihat ini, kami hitung sampai kapan kami akan melakukan ini," ucap dia.
Advertisement
Tegaskan Tidak Boleh Rakyat Sampai Kelaparan
Luhut mengatakan, keinginan pemerintah untuk terus memberikan bantuan sosial atau bansos adalah agar rakyatnya tidak kelaparan.
Menurut dia, ini adalah perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Presiden memerintahkan bantuan beras kepada masyarakat. Ini penting di samping bansos yang sudah dilayani oleh Ibu Menteri Sosial ini diberikan dan TNI-Polri bergerak sampai ke kantong kantong kemiskinan yang ada kita lihat," kata Luhut.
Karenanya, tak akan membiarkan rakyat kelaparan saat menjalani PPKM Darurat.
"Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan," tegas Luhut.
Dari data yang disampaikannya, rencanananya 11 ribu ton beras akan dibagikan untuk Jawa dan Bali selama menjalani PPKM Darurat dengan besar anggaran yang mencapai Rp 117,7 miliar.
Jangan Buang Sembarangan, Ini Cara Kelola Masker Covid-19 Bekas Pakai
Advertisement