Liputan6.com, Jakarta - Penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai belum memuaskan. Dalam laporan Nikkei Covid-19 Recovery Index, Indonesia menjadi negara paling terbawah dalam upaya penananganan Covid-19, yaitu berada diperingkat 110 dari 120 negara yang disertakan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyatakan, belum otpimalnya penanganan covid-19 di Indonesia akan berdampak pada banyak hal, salah satunya perekonomian.
Advertisement
Dia menjelaskan, jika penanganan pandemi Covid-19 saja masih menjadi hambatan bagi pemerintah, maka pemulihan ekonomi pun tidak akan terjadi. Bisa jadi, mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju pun pupus di 2045.
"Ini kan artinya tidak ada pemulihan ekonomi selama pandemi itu masih menjadi hambatan utama. Intinya semakin lama pemulihan ekonomi akan semakin lambat dan akhirnya ujungnya Indonesia juga sulit semakin mundur Indonesia menjadi negara maju yang tadinya 2045 bisa mundur bahkan bisa 2060," kata dia saat dihubungi Merdeka,com, Jumat (16/7/2021).
Karena menurutnya, masalahnya sekarang adalah investor jadi meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga banyak proyek yang tertunda, banyak investasi yang diundur. Di mana harusnya di 2021 bisa mundur sampai 2023 ketika permasalahan pandemi ini masih menjadi ganjaran.
"Padahal kita sekarang membutuhkan investasi yang cukup besar, maka kemudian juga dilihat dari konsumsi rumah tangga ini pasti akan berpengaruh juga akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pada ujungnya itu akan mempengaruhi industri manufaktur yang berorientasi di pasar dalam negeri," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Mimpi Jadi Negara Maju Bisa Pupus
Bhima Yudhistira melanjutkan, ada sejumlah hal yang memang perlu diperbaiki pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 ini. Salah satunya dengan dengan merombak Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).
Menurut Bhima, selama ini orang-orang berada di dalamnya struktur KCPEN tidak pas, karena bukan diisi yang memang sesuai kapasitas kemampuannya.
Bhim manyatakan, seharusnya KCPEN diisi oleh orang-orang dari sektor kesehatan yang memberikan masukan dan kemudian juga harus dipatuhi kebijakannya oleh seluruh aparatur pemerintah.
"Jadi bukan malah menyuruh pelaku usaha untuk menjadi pejabat yang mengendalikan Covid-19," kata Bima.
Bima melihat selama ini memang ada kesalahan dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh karenya pemerintah harus berbenah untuk segera cepat memperbaiki. Bahkan paling disayangkan dari kejadian ini, kata dia adalah penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kalah dengan beberapa negara yang notabenya tidak memiliki fasilitas kesehatan memadai.
"Masa kita kalah dengan negara-negara seperti Zimbabwe dengan negara-negara yang fasilitas kesehatannya jauh lebih buruk daripada Indonesia. Masa kita kalah dari negara-negara itu jadi itu mungkin menjadi catatan juga" jelas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
