Cek Fakta: Beredar Lagi Hoaks Surat Seruan MUI Tolak Rapid Tes pada Ulama dan Vaksin Covid-19 untuk Anak

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim surat seruan MUI penolakan rapid tes pada ulama dan vaksin Covid-19 untuk anak, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah mengulas surat tersebut dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Hoaks Surat MUI Serukan Ulama Tolak Rapid Test".

Cek Fakta Liputan6.com menghubungi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MUI.

Anwar pun memberikan surat resmi MUI yang berisi pernyataan klarifikasi atas adanya klaim MUI menerbitkan surat seruan untuk ulama menolak rapid test.

Surat yang dibubuhi tandan tangan Wakil Ketua Umum Kh Muhyidin Junaidi dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas tersebut menyatakan, Dewan Pimpinan MUI Pusat kabar tersebut bohong (hoaks) karena DPMUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman, pernyataan dan sejenisnya yang isinya agar seluruh MUI Provinsi, Kabupaten/Kotaberhati-hati dan waspada dengan diadakannya Rapid Test Covid-19 terhadap ulama, kyai, dan ustadz di seluruh Indonesia.

Berikut isi suratnya:

KLARIFIKASI (“TABYAYYUN”) MAJELIS ULAMA INDONESIATENTANG KABAR RAPID TEST COVID-19 YANG MENGATAS-NAMAKAN MUI

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    Keputusan Nomor: Kep-1185/DP-MUI/V/2020

Saat ini tengah beredar di masyarakat kabar yang mengatasnamakanMajelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk naskah satu halaman bergambaryang isinya menyerukan kepada seluruh MUI Provinsi, Kabupaten/Kota agarberhati-hati dan waspada dengan diadakannya Rapid Test Covid-19 terhadapulama, kyai, dan ustadz di seluruh Indonesia, tertanggal 03 April 2020 dandikeluarkan oleh Sekretariat MUI Pusat.

Mengingat kabar tersebut telah menimbulkan keresahan dan kebingungandi masyarakat maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia(MUI) Pusat menyatakan klarifikasi (tabayyun) sebagai berikut.

1. DP MUI Pusat menyatakan kabar tersebut bohong (hoaks) karena DPMUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman, pernyataandan sejenisnya yang isinya agar seluruh MUI Provinsi, Kabupaten/Kotaberhati-hati dan waspada dengan diadakannya Rapid Test Covid-19terhadap ulama, kyai, dan ustadz di seluruh Indonesia.

2. DP MUI Pusat menegaskan tidak pernah mengeluarkan seruan agarulama, kiai, dan ustaz di Indonesia menolak Rapid Test Covid-19.

3. DP MUI Pusat menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan standarpenerbitan surat/pengumuman/pemberitahuan atau sejenisnya diorganisasi MUI, yakni seharusnya menggunakan kop surat DP MUI Pusat,diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani dua orang PimpinanHarian MUI Pusat, dan dibubuhi stempel organisasi MUI.

4. Narasi yang digunakan dalam kabar bohong tersebut tidak mencerminkandan menjadi tradisi dalam surat, pengumuman, pemberitahuan dansejenisnya yang selama ini diterbitkan oleh DP MUI Pusat, yakni santun,halus, sejuk, damai, dan memuat pesan keislaman, tetapi narasi kabarhoaks tersebut dipenuhi tuduhan dan prasangka, kasar, berupaya mengadudomba dan merusak nama baik organisasi MUI. Selain itu narasi kabarhoaks tersebut berupaya menciptakan keresahan dan kebingungan dikalangan umat Islam dan masyarakat luas sekaligus berupayamenghalangi pelaksanaan berbagai program pemerintah bersamamasyarakat yang tengah bekerja keras mengatasi wabah Covid-19.

5. Sekretariat DP MUI Pusat sebagai unit kerja yang memberikan pelayanandan dukungan teknis, administratif dan operasional tidak berwenangmenerbitkan substansi pengumuman/pernyataan sebagaimana tercantumdalam kabar bohong tersebut karena kewenangan tersebut berada ditangan DP MUI Pusat.

6. DP MUI Pusat mendesak Kepolisian Republik Indonesia, KementerianKomunikasi dan Informatika, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)untuk segera mengusut tuntas kabar hoaks tersebut, menangkap danmemproses secara hukum pembuat dan aktor intelektualis-nya karenatelah menciptakan keresahan dan kebingungan umat Islam danmasyarakat luas, merusak nama organisasi MUI, dan berupayamenghalangi program pemerintah bersama masyarakat mengatasi wabahCovid-19.

7. Sebagai langkah selanjutnya, DP MUI Pusat segera akan melaporkankabar hoaks ini kepada Kepolisan RI, Kementerian Komunikasi danInformatika dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

8. DP MUI Pusat mengharapkan agar berbagai kalangan dan umat Islamdalam melakukan kegiatan di media sosial hendaknya mengacu kepadaFatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan PedomanBermuamalat Dalam Media Sosial yang mengharamkan kabar hoaks.Demikian klarifikasi (tabayyun) ini dibuat untuk mengembalikan situasimasyarakat saat ini yang resah dan gelisah agar bisa dikembalikan ke situasisebelumnya yang tenang dan damai di tengah suasana umat Islam Indonesia danbangsa kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Syawal 1441 H. 25 Mei 2020 M.

Berikut bentuk surat tersebut:

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim surat seruan MUI penolakan rapid tes pada ulama dan vaksin Covid-19 untuk anak tidak benar.

DPMUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman, pernyataandan sejenisnya yang isinya agar seluruh MUI Provinsi, Kabupaten/Kotaberhati-hati dan waspada dengan diadakannya Rapid Test Covid-19terhadap ulama, kyai, dan ustadz di seluruh Indonesia.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.