Liputan6.com, Garut - Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah pusat kepada 239.821 Kepala Keluarga. Rencananya bantuan akan dibagikan dalam waktu 15 hari ke depan.
“Bantuan ini mengacu pada DTSK yang tercatat di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (19/7/2021).
Untuk pendistribusian bantuan sosial itu, lembaganya bakal mengoptimalkan peran dari tiga pilar yang berada di kecamatan, desa/kelurahan dan pendamping PKH yang ada.
“Sistem sudah ada, pendamping PKH kan sudah ada, nanti mana-mananya daftarnya kan sudah ada, jadi kita tidak sporadis ada daftar, ada jadwal yang sudah disesuaikan,” kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Untuk menghindari adanya warga yang tidak mendapatkan bantuan apa pun, Rudy meminta petugas RT dan RW untuk menyisir data setiap warga di wilayahnya. “Secepatnya kita respon untuk menyalurkan bantuan,” ujar dia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah mengatakan, untuk menanggulangi kebutuhan warga selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, lembaganya menerima data penerima manfaat sebanyak 239.821 Kepala Keluarga (KK).
Angka itu berasal dari 153.914 untuk KPM PKH, serta 85.907 untuk KPM BST. “Masing-masing KPM bakal mendapatkan paket 10 kilogram beras, sehingga Bulog Garut harus menyiapkan 2398 ton beras,” ujar dia.
Dalam praktiknya, Pemda Garut bakal mengoptimalkan peran tiga pilar mulai kecamatan, desa, sampai dengan RT/RW.
“Kami juga menggerakkan semua rekan-rekan pendamping program bantuan sosial, baik itu pendamping PKH, maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan pendistribusian bantuan, lembaganya terus berkoordinasi dengan Bulog, sehingga seluruh bantuan tersalurkan kepada masyarakat penerima program bantuan.
“Kita ingin secepatnya ini (bansos beras) tersalurkan,” kata dia.
