Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 25 Juli 2021.
Untuk itu, dia meminta masyarakat agar lebih sabar sebab saat ini Indonesia berperang melawan Virus Corona Varian Delta yang sangat ganas.
Advertisement
"Jadi mohon kesabaran kita semua karena kita berperang terhadap Varian Delta, varian yang sangat ganas ini," kata Menko Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (21/7).
Menko Luhut mengatakan, PPKM level 4 hingga 25 Juli 2021 akan dipantau secara terus menerus sembari pemerintah melakukan tracing dan testing secara masif. Apabila mulai landai dan normal, maka akan aktivitas akan dibuka bertahap.
"Nanti ada PPKM level 1 sampai level 4. Level 4 yang paling tinggi yang seperti sekarang kita sudah menjalani. Kita juga akan melihat data-data sehingga pada tanggal 26 Juli 2001 akan dilakukan relaksasi dan pembukaan bertahap beberapa daerah," katanya.
Dia menjelaskan, beberapa waktu belakangan telah terjadi penurunan kasus di beberapa daerah. Namun pemerintah tak mau gegabah langsung membuka beragam aktivitas. Mengingat perkembangan Varian Delta memakan waktu 3 minggu.
"Biarlah 5 hari ke depan ini saya pikir lebih tenang sehingga bisa lebih baik keadaannya. Karena sifat dari pada virus ini varian Delta ini, memang dia kan dua minggu sampai 3 minggu. Jadi memang sudah waktunya mereka mulai menurun tapi kita tetap waspada," jelas Menko Luhut.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Berdampak ke Rakyat Kecil, Luhut: PPKM Darurat Bukan Pilihan Mudah
Pemerintah menyadari penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat berdampak pada pendapatan rakyat kecil.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Pandjaitan mengatakan PPKM Darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah.
"PPKM Darurat bukan pilihan mudah. Di satu sisi harus menghentikan penularan varian Delta. Di sisi lain dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar," kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu (17/7/2021).
Dia mengatakan ekonomi rakyat kecil terdampak akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Selain itu, mal dan pusat perbelanjaan juga harus ditutup selama PPKM Darurat, pabrik harus mengurangi jumlah karyawan yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan, serta restoran dan tempat makan hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang.
"Tentu akan berpengaruh kepada omset usaha atau pendapatan harian pedagang kecil," ujar Luhut.
Dia menegaskan bukan kebijakan mudah menyeimbangkan antara faktor kesehatan dan ekonomi, namun pemerintah memutuskan PPKM Darurat perlu diambil untuk menghentikan laju penularan virus Covid-19 varian Delta.
Sebagai upaya meringankan beban rakyat yang terdampak, Presiden telah memerintahkan jajaran untuk memberikan tambahan bantuan sosial senilai Rp39,19 triliun untuk masyarakat.
Advertisement
Menko Luhut Sebut Pandemi Covid-19 Bisa Membaik Akhir Juli 2021, Ini Syaratnya
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan meyakini situasi pandemi COVID-19 akan membaik di akhir Juli 2021 jika seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda) konsisten menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kalau kita konsisten semua, saya lihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik. Oleh karena itu saya minta teman-teman di semua tempat, di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seluruh penjuru Tanah Air, bahu membahu melawan varian delta ini,” kata Luhut, dikutip dari Antara, Sabtu (17/7/2021).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ini meminta kerja sama seluruh pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi COVID-19.
Saat ini, kata Luhut, Indonesia sedang menghadapi varian delta Covid-19 yang memiliki tingkat penularan jauh lebih cepat dibanding varian lainnya.
Luhut menegaskan untuk mengatasi varian delta virus corona ini tidak cukup dengan menambah kapasitas rumah sakit, dokter dan juga perawat. Penambahan fasilitas kesehatan tersebut hanya solusi sementara.
"Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat vaksinasi yang diperintahkan Presiden Joko Widodo berkali-kali," ujarnya.
