Liputan6.com, Jakarta - Jepang mulai memberlakukan pemeriksaan status vaksinasi Covid-19 untuk pendatang dari luar negeri. Langkah tersebut diambil sebagai bagian uji kelayakan untuk membebaskan para pendatang dari kewajiban karantina ketat yang diberlakukan pemerintah setempat.
Sebagai bagian dari uji kelayakan, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang telah meminta para pendatang dari luar negeri yang menjalani karantina di fasilitas untuk sukarela mengisi form pertanyaan. Sumber menyebut kegiatan itu dimulai sejak awal Juli 2021.
Baca Juga
Advertisement
Daftar pertanyaan itu didasarkan pada laporan pribadi tanpa dimintai bukti. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan adalah dosis vaksin Covid-19 yang sudah diterima, termasuk jenis vaksin yang saat ini tidak disetujui penggunaannya di Jepang, serta apakah sudah melewati 14 hari sejak suntikan vaksin diterima.
Sejauh ini, Jepang baru menyetujui tiga jenis vaksin saja, yakni vaksin yang diproduksi Pfizer dan Moderna, serta AstraZeneca yang diproduksi Inggris.
Dilansir dari laman Japan Today Rabu, 21 Juli 2021, Jepang sebelumnya memutuskan untuk mengeluarkan paspor vaksin bagi warganya yang telah mendapat vaksinasi lengkap untuk bepergian ke luar negeri. Langkah itu diambil untuk memudahkan pemeriksaan di perbatasan bagi pemegang sertifikat vaksinasi.
Tapi dengan lebih dari 10 jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di dunia, masih ada sejumlah masalah yang harus difinalkan. Salah satunya menentukan siapa yang diizinkan melintas dan tidak oleh pemerintah Jepang.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Target 30 Negara
Sumber menyebut, paspor vaksin Jepang ditargetkan akan diterima di lebih dari 30 negara. Meski begitu, Amerika Serikat sepertinya masih jauh dari harapan mengingat aturan perjalanan berbeda antar-negara bagian.
Jepang juga belum membahas paspor vaksin dengan Tiongkok dan negara lain yang menggunakan vaksin yang belum disetujui penggunaannya oleh Jepang. Kementerian Luar Negeri berencana mengumumkan daftar negara yang sepakat menerima paspor vaksin Jepang di lamannya pada Rabu, menurut sumber.
Mulai Senin, 26 Juli 2021, Jepang akan menerima aplikasi untuk sertifikat vaksin. Layanan itu bisa diperoleh secara gratis.
Pemerintah setempat berencana menggunakan hasil suvei tersebut dengan memadukannya dengan data lain, seperti efikasi masing-masing vaksin. Hal itu untuk menentukan apakah aturan di perbatasan bisa dilonggarkan atau tidak di masa depan.
Advertisement
Tidak untuk Mendiskriminasi
Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang, sekitar 43 ribu warga Jepang dan 17 ribu warga asing memasuki negara ini pada Juni 2021. Kebutuhan fasilitas akomodasi untuk para pelancong dari luar negeri menjadi beban besar bagi mereka dan otoritas kesehatan. Beberapa pejabat bahkan beropini bahwa kebijakan itu tidak bisa terus menerus dilanjutkan.
Sebelumnya, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato menyebut pemerintah akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan sertifikat ini untuk kegiatan ekonomi domestik. Hal ini sebagai tanggapan atas permintaan yang dibuat oleh kalangan bisnis.
"Tapi kita tidak boleh membiarkan orang didiskriminasi atau dipaksa secara tidak adil menurut apakah mereka telah divaksinasi atau tidak," katanya.
Sertifikat vaksinasi akan menjadi catatan resmi yang dirilis oleh pemerintah kota yang menunjukkan bahwa seseorang telah divaksinasi penuh terhadap Covid-19. Disertakan pula dengan informasi seperti nama, nomor paspor, dan tanggal vaksinasi juga disertakan. (Muhammad Thoifur)
Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Bepergian
Advertisement
