Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada partai politik (parpol) baru yang terafiliasi kelompok terorisme.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Namun Boy bersyukur, partai tersebut tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikarenakan syarat administrasi.
Advertisement
Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai seharusnya BNPT tak perlu mengumumkan tetapi langsung bertindak.
"BNPT menginformasikan bahwa ada partai politik yang terafiliasi dan beraliran dengan kegiatan terorisme. Seharusnya tidak perlu diumumkan terlebih dahulu, tapi langsung eksekusi secara hukum," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).
Setelah dieksekusi, lanjut dia, baru diumumkan oleh BNPT. Teddy mengatakan, BNPT bisa menggunakan Undang-Undang (UU) tentang Terorisme dan UU Partai Politik (Parpol).
"Kalau begini, sama saja membocorkan informasi sehingga partai politik yang beraliran sesat itu waspada, berpura-pura nasionalis. Tambah lagi setelah diinformasikan, tidak disebutkan nama Partai Politiknya. Masyarakat seperti disuruh bermain tebak-tebakan, Partai politik apakah itu?," papar dia.
"Pada ada akhirnya timbul fitnah sana-sini dan saling tuding. Tebak-tebakan ini malah berhadiah kegaduhan dan fitnah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak langsung eksekusi? Kenapa malah sibuk melapor ke media? Ini benaran ada atau hanya ingin terlihat eksis saja? Ibarat rencana mau menangkap teroris, tapi rencananya malah dibocorkan," tandas Teddy.
Pernyataan Kepala BNPT Sebut Ada Parpol Tak Lolos Verifikasi KPU Terafiliasi Kelompok Radikal-Terorisme
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar menyebut ada partai politik (parpol) baru yang terafiliasi kelompok terorisme. Namun Boy bersyukur, partai tersebut tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikarenakan syarat administrasi.
"Terafiliasi ya (kelompok terorisme). (Tapi) tidak lolos verifikasi," kata Boy usai acara BNPT bertajuk Dialog Kebangsaan bersama Parpol dalam persiapan Pemilu 2024 di Hotel St Regis Jakarta, Senin 13 Maret 2023.
Boy mengaku, BNPT sudah dapat informasi dari awal soal partai yang terafiliasi terorisme tersebut. Selanjutnya tentang partai lain yang disebut-sebut mempunyai narasi senada tetapi lolos sebagai salah satu partai peserta Pemilu, Boy memastikan hal itu tidak tepat.
"Insyaallah yang lolos ini sifatnya plural," kata dia.
Saat disinggung lebih dalam, Boy menolak mengungkap identitas dari partai tersebut atau nama partainya.
Boy melanjutkan, partai yang tidak lolos tersebut jumlahnya ada satu. Dia berjanji akan terus memantau pergerakan para anggotanya yang terindikasi terafiliasi kelompok terorisme-radikalisme agar tidak membuat kelompok baru yang mengancam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita harus jaga ke depan jangan sampai membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Background-nya, pengurusnya ya," tandas Boy.
Advertisement
Jelang Pemilu 2024, BNPT Siap Jaga Pesta Demokrasi dari Ancaman Terorisme
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga perdamaian jelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dia pun memastikan, BNPT akan menjaga jalannya pesta demokrasi agar bebas dari ancaman terorisme.
"Mengajak kepada semua pihak untuk menjadi pelaksana aktivitas demokrasi yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi yang bisa memecah belah bangsa, ujaran kebencian yang bisa merugikan kita,” kata Boy saat Dialog Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Radikal Terorisme Menjelang Pemilu 2024 di Palembang, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Jumat 3 Maret 2023.
Boy mengingatkan, penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah kontestasi politik di Tanah Air tidak jarang menciptakan kutub-kutub di masyarakat. Melalui pengamatan BNPT, hal itu kerap dimanfaatkan kelompok teror untuk menginfiltrasi masyarakat dengan ideologi transnasional.
"Perkembangan teknologi mempermudah kelompok teror dalam melakukan provokasi dan propaganda," urai Boy.
Menanggapi pernyataan Boy, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. mengatakan perlunya mengedukasi dan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
"Mengedukasi dan mendampingi agar ada ketenangan dalam menghadapi Pemilu 2024," kata Ridwan.
Ridwan juga berpandangan, perlu sebuah keseriusan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar edukasi tersebut dapat terjangkau hingga ke pelosok negeri.
