Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai program bantuan subsidi gaji yang dicanangkan pemerintah masih sangat kurang dan tidak akan banyak menolong para pelaku usaha mal.
Sebab menurut perhitungannya, subsidi gaji sebesar Rp 500 ribu hanya bisa membayar sekitar 14 persen untuk pekerja dengan maksimal upah Rp 3,5 juta per bulan.
Advertisement
"Pusat perbelanjaan meminta subsidi upah pekerja sebesar 50 persen karena defisit usaha sudah terjadi hampir selama 1,5 tahun," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (24/7/2021).
Namun, dia menambahkan, permintaan tersebut masih sebatas usulan, karena pemerintah belum membuka pembicaraan soal bantuan subsidi gaji dengan pengusaha mal.
Alphon lantas menceritakan nasib pengelola mal yang mempekerjakan total 280 ribu pegawai di seluruh Indonesia. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diperpanjang, sekitar 30 persen pegawai mal potensi kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saat ini semua pusat perbelanjaan hanya bisa mengupayakan untuk bertahan saja sambil berharap pemberlakuan PPKM dapat efektif sehingga tidak berkepanjangan," ungkapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Merumahkan Pegawai
Menindaki situasi ini, pengusaha mal disebutnya melakukan tiga tahapan kepada para pekerjanya. Pertama, merumahkan pegawai dengan upah masih tetap dibayar penuh. Kedua, dirumahkan dengan upah dibayar sebagian, dan terakhir melakukan PHK.
Menurut dia, ketiga tahapan tersebut sangat bergantung pada berapa lama penutupan usaha mal berlangsung. Alphon mengatakan, saat ini sebagian besar pekerja masih dalam tahap dirumahkan.
"PHK adalah opsi paling terakhir, dan untuk menghindarinya maka pelaku usaha meminta relaksasi dan subsidi dari pemerintah," pinta Alphon.
Advertisement
