Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai rencana aksi demo yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menunjukkan sikap tidak empati terhadap tenaga kesehatan (nakes). Pasalnya, aksi demonstrasi ini dapat menimbulkan kerumunan di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Menurut dia, aktivitas seperti demo turun ke jalan yang menyebabkan kerumunan harus dihindari karena berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19. Terlebih, saat ini tenaga kesehatan sedang berjuang memerangi pandemi Covid-19.
Advertisement
"Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi Covid-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh," kata Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP Juri Ardiantoro dikutip dari siaran persnya, Sabtu (24/7/2021).
"Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi," sambung dia.
Dia menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak. Bahkan, kritik tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.
Juri menyebut bahwa pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat mengalami tekanan karena pandemi virus Corona. Namun, kata dia, kebijakan PPKM harus diterapkan untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien," ucap Juri soal aksi demo menolak PPKM.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bansos selama PPKM
Dia menyampaikan pemerintah telah memberi berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat selama masa PPKM. Khususnya, masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.
Sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah antara lain, pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, subsidi listrik, bansos. Kemudian, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako.
"Di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri dengan layanan telemedicine dan obat gratis," tutur Juri.
Dia menekankan kolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Hal itu bisa dimulai dari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isolasi mandiri.
"Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari Covid-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini," ujar Juri.
Advertisement
