Situasi Myanmar yang Kesulitan Hadapi COVID-19 Disebut sebagai Ulah Junta Militer

Liputan6.com, Myanmar - Myanmar sangat membutuhkan bantuan setelah lonjakan COVID-19 telah mengubah negara berpenduduk 54 juta orang itu menjadi negara yang hancur, demikian dilansir dari laman Sea Mashable, Sabtu (24/7/2021).

Dengan pengobatan yang semakin langka dan vaksin yang sama sekali tidak tersedia, ASEAN Parliamentarians for Human Rights Group (APHR) atau anggota parlemen ASEAN untuk kelompok Hak Asasi Manusia dan International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional sedang mendiskusikan cara terbaik untuk memberikan bantuan pada Myanmar.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh APHR pada 22 Juli 2021, panelis mengatakan bahwa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara harus segera mengamankan akses kemanusiaan ke Myanmar dan menangani lonjakan COVID-19 di negara itu.

Bagaimanapun, pemerintah Myanmar harus bersikeras membiarkan pekerja independen memberikan bantuan secara langsung tanpa perlu dukungan dari junta militer yang berkuasa, tambah mereka.

Selain itu, ICRC yang netral secara politik dan independen bekerja sama dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah setempat untuk menyalurkan bantuan COVID-19. Upaya ini juga terintegrasi dengan operasi yang ada termasuk negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan yang dilanda konflik.

Dengan data resmi yang melaporkan sekitar 6.000 infeksi COVID-19 dan 230 kematian setiap hari pada 22 Juli, pengamat menunjukkan bahwa militer tidak melaporkannya.

Meskipun tidak jelas apakah Dewan Administratif Negara (nama resmi junta militer Myanmar) akan menyambut bantuan eksternal, mantan pelapor khusus PBB untuk negara itu, Yanghee Lee, mengatakan bahwa militer akan kesulitan menolak pendekatan terkoordinasi yang dipimpin oleh ASEAN.

“Jika ada intervensi kemanusiaan besar-besaran dengan negara-negara ASEAN dan dengan bantuan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN dalam penanggulangan bencana, saya pikir akan sangat sulit bagi militer untuk menolak ini karena menarik perhatian, begitu banyak perhatian, untuk semua hal salah yang mereka lakukan,” kata Lee di webinar.

Lee, yang juga pendiri kelompok pakar internasional yang disebut Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M) atau Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar mengatakan bahwa militer berusaha mendapatkan kendali dengan 'mempersenjatai COVID-19'. Untuk mencekik gerakan demokrasi, dengan sengaja memicu bencana kemanusiaan, dan merusak respon internasional.

“Itulah mengapa kehadiran lembaga kemanusiaan diperlukan dan bantuan harus diberikan kepada personel internasional dan medis. Perlindungan internasional diberikan kepada personel medis Myanmar yang putus asa untuk keluar dari persembunyian dan bekerja untuk menyelamatkan negara,” tambah Lee.