Liputan6.com, Bandung Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto menyebutkan program Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.
Bambang mengatakan penyebabnya adalah terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung. Pada masyarakat di perkotaan, Bambang menjelaskan sejumlah fitur dalam program aplikasi Pikobar sepenuhnya dapat dipahami.
Advertisement
"Permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi aplikasi Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar," ujar Bambang ditulis Bandung, Sabtu, 24 Juli 2021.
Menurut Bambang, Pemerintah Jawa Barat harus berpikir ulang mengenai aplikasi Pikobar tersebut. Selain itu, evaluasi mengenai ketepatan terkini soal penyebaran angka pasien yang sesungguhnya.
Bambang menambahkan evaluasi dalan skala besar harus dilakukan. Tak hanya untuk besaran angka pasien, namun seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh.
"Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa," kata Bambang.
Perhatikan Juga Pasien Non COVID-19
Otoritasnya juga menyoroti soal kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien baik yang terpapar COVID-19 maupun pasien non COVID-19.
Bambang menekankan, bahwa penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penganan pasien terpapar COVID-19. Pasien non COVID-19 pun harus mendapatkan penanganganan.
"Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik untuk pasien COVID-19 dan non COVID-19. Penanganan pasien non COVID-19 pun jangan dibiarkan," tukas Bambang
Advertisement
