Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memohon agar gerakan dapur umum untuk membantu masyarakat selama PPKM dikurangi. Ia meminta agar dana untuk pembuatan dapur umum disalurkan atau dibelanjakan ke warung sekitar.
"Jangan di buka dapur umum. Saran saya duitnya dikumpulkan beli ke warung belinya masakan dagangan mereka baru didistribusikan," kata dia dalam diskusi Peranan Perbankan dalam Memajukan UMKM, Minggu (25/7/2021).
Advertisement
Kebijakan pembatasan gerak melalui PPKM ini memukul keras usaha rumahan, terutama bagi UMKM sektor makanan dan minuman. Hal ini karena kebijakan ini tidak mengizinkan orang melakukan makan di tempat.
Saran Ganjar untuk beli makan di warung setempat diharapkan turut membantu usaha UMKM makanan dan minuman. "Sehingga warung-warung UMKM ini hidup semua," katanya.
Di samping itu, Ganjar juga mengajak kepada seluruh ASN atau PNS yang masih menerima gaji penuh untuk turut membeli makanan-makan dari warung kecil. Bahkan, jika bisa para aparatur negara tersebut tidak usah masak sendiri, melainkan membeli.
"Ayo jajan dan membeli punya mereka dan harus dibeli jangan masak sendiri. Kenapa? Karena saya usul demikian agar mereka bisa berjalan meskipun di rumah," tandasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
1 Juta PKL Bakal Dapat BLT Senilai Rp 1,2 Triliun
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali lewat program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini akan diberikan kepada 4 juta peserta pada bulan Juli-Agustus 2021.
"Pada kuartal-III kita akan salurkan 3 juta peserta baru BPUM, plus Pak Presiden bilang minta ditambah 1 juta lagi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Termasuk permintaan Presiden Jokowi agar para pedagang kaki lima (PKL) juga turut menjadi bagian dari sasaran program karena terimbas pengurangan mobilitas masyarakat.
"Satu juta ini terutama untuk PKL yang terkena PPKM karena jam kerja dan kunjungan pembeli yang menurun karena masyarakat yang diminta tidak keluar rumah," kata dia.
Anggaran yang dialokasikan untuk 1 juta PKL ini sebesar Rp 1,2 triliun. Sedangkan untuk 3 juta peserta BPUM baru sebesar Rp 3,6 triliun.
Advertisement
