PPKM Diperpanjang, Pengelola Wisata Gua Pindul Teriak Menyerah

Arif berharap pemerintah mau memberikan relaksasi pada sektor pariwisata. Pemerintah harus memberikan sedikit pelonggaran di industri ini meskipun tetap dengan pengetatan protokol kesehatan. Misalnya ada kuota harian yang diberikan kepada pengelola objek wisata.

Karena ketika mereka menutup semua akses masuk maka secara otomatis industri pariwisata akan mati. Karena sektor pariwisata kini ini menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar warga Gunungkidul, apalagi saat ini kondisi Gunungkidul tengah dilanda musim kemarau, masa paceklik.

"Kalau ditutup total kan tidak mungkin berjalan. Ribuan orang akan makan dari mana. Mau bertani gimana wong ndak ada air," keluhnya.

Menurut Arif, pariwisata bisa tetap dibuka meski dengan protokol kesehatan. Sehingga industri ini tetap akan berjalan meski hanya kecil.

Selama pandemi Covid-19, hanya satu kali pihaknya menerima bantuan pemerintah, yaitu kompensasi terhadap para pelaku wisata. Beberapa juga mendapat satu kali bantuan sembako, dan ikut program insentif Rp600 per bulan per bulan.

"Kami harap tidak ada perpanjangan lagi selanjutnya. Kalau diperpanjang, besok kami pasang kain mori (putih) di pintu masuk," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Gunungkidul Hadi Hendra Prayoga mengatakan, memang kebijakan PPKM demi menekan penyebaran Covid-19 berkonsekuensi pada sektor ekonomi warga. Para pelaku wisata di Gunungkidul misalnya, merasa belum ada dukungan dari pemerintah.

Pihaknya tengah mencoba mengusulkan bantuan bagi pekerja sektor informal. Pihaknya sudah menawarkan ke Pemda DIY, namun masih menunggu realisasi. Menurutnya, usulan perlu diajukan terlebih dahulu mengingat skema penyaluran perlu diatur dari sana.

"Pekerja informal ini termasuk pedagang, nelayan, hingga pekerja di sektor wisata," ujarnya.

Hendra menyatakan pihaknya sudah memiliki data pekerja informal di Gunungkidul. Ia juga menyebut pemberian bantuan pernah dilakukan saat awal pandemi Covid-19. Saat itu sumber dananya dari APBD Gunungkidul.

Meski begitu, Hendra tak menampik penyaluran membutuhkan proses seperti kroscek data. Apalagi bantuan juga tidak hanya diberikan oleh Dinsos, tapi juga berbagai instansi. Dinsos Gunungkidul telah memulai penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 28.228 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tiap KPM menerima uang senilai Rp600 ribu untuk dua bulan, Mei-Juni. Pemerintah pusat juga menginginkan adanya percepatan penyaluran bantuan di daerah," kata Hendra.