Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu 28 Juli 2021.
Saat melakukan sidak, Risma kaget ketika mengetahui ada seorang penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bernama Aryanih, yang mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu terkait dengan program bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
Advertisement
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya, " ujar Risma dalam keterangannya yang diterima, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.
Tak hanya Aryanih, ada pula Maryanih, yang juga menerima BPNT tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta, " kata Risma.
Berikut 3 hal terkait Mensos Risma yang kaget adanya pemotongan bansos dari Kemensos kepada warga dihimpun Liputan6.com:
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Minta Warga Tolak Pungli
Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako untuk menolak jika diminta pungutan dalam bentuk apapun.
Saat melakukan inspeksi mendadak di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu 28 Juli 2021, Menteri Risma sempat terkejut ketika menemui seorang penerima bantuan BPNT, Aryanih, yang mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya, " ujar Risma dalam keterangannya yang diterima, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.
Advertisement
Temukan Lebih dari 1 Warga
Tak hanya Aryanih, ada pula warga penerima BPNT, Maryanih, yang mengungkapkan harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200.000 per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177.000 dari yang seharusnya Rp 200.000. Jadi ada Rp 23.000, coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta," ujar Risma geram.
Harapkan Warga Bantu Pemerintah
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," tegas Risma yang dikutip dari Antara.
Advertisement
