Liputan6.com, Malang - DPRD Kota Malang menilai pemerintah kota setempat tak memiliki perencanaan yang jelas dalam penanganan Covid-19 di Malang. Misalnya strategi di bidang kesehatan yang tak menunjukkan upaya memperbanyak kapasitas swab tes ke warga.
Pandangan buruknya strategi pemkot itu mengemuka dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Malang antara legislatif dan eksekutif. Perwakilan fraksi DPRD Kota Malang berpendapat, kebijakan pemkot tak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan.
Baca Juga
Advertisement
Dalam rapat koordinasi itu, Pemkot Malang memaparkan langkah yang sudah dilakukan di berbagai sektor seperti pengalokasian anggaran, aspek kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi sampai sosialisasi disiplin protokol kesehatan.
Juru bicara Fraksi PKB, Arief Wahyudi, menyatakan tak tampak upaya Pemkot Malang untuk memperbanyak swab tes PCR. Maupun penggunaan asset daerah sebagai tempat perawatan pasien positif Covid-19.
“Anggaran sudah ada, tapi swab tes tak diperbanyak. Padahal itu penting untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat sesungguhnya.,” kata Arief di Malang, Kamis, 29 Juli 2021.
Puskesmas tak maksimal dalam melacak kontak erat pasien. Selain itu, banyak warga terpaksa menjalani isolasi mandiri lantaran sejumlah rumah sakit rujukan penuh. Padahal pemkot bisa menggunakan asetnya seperti gedung perkantoran sebagai tempat isolasi warga.
“Ada banyak kasus warga isoman meninggal dunia sebelum sempat tes PCR. Seharusnya jangan sampai ada pasien isoman,” ucap Arief.
Menurutnya, fasilitas RSUD Kota Malang seharus bisa ditingkatkan untuk penanganan pasien. Agar semua tak menumpuk di RS Saiful Anwar Malang. Apalagi. Apalagi anggaran kesehatan sudah cukup besar.
Juru bicara Fraksi PDIP, Harvad Kurniawan, menyebut Pemkot Malang tak memiliki perencanaan penanganan Covid-19 secara terukur. Misalnya, target menjadi daerah dengan kategori zona oranye atau hijau.
“Kalau punya target itu, lalu apa indikator keberhasilnnya. Kebijakan konkretnya apa,” ucap Harvad.
Soal vaksinasi Covid-19 di Malang kota misalnya. Pemkot menyebut ada target 70 persen dari populasi penduduk. Namun sejauh ini tak ada kapan target capaian itu bisa selesai. Itu menunjukkan tak ada rumusan strategi penanganan secara terukur.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Respons Wali Kota Malang
Pemkot Malang dalam rapat koordinasi itu tak memaparkan berapa jumlah warga yang sudah dites PCR dengan pembiayaan APBD. Wali Kota Malang, Sutiaji, juga tak menjawab pertanyaan anggota DPRD Kota Malang soal perbanyak tes PCR dalam rapat koordinasi itu.
Namun catatan Liputan6.com, pada Juni lalu Dinas Kesehatan Kota Malang mengakui rasio tes tak bisa memenuhi standard WHO yakni 1:1000 penduduk per pekan. Ironisnya, mesin tes PCR sumbangan sebuah perusahan swasta pada tahun lalu tak kunjung dioperasikan.
“Masukan anggota dewan hari ini akan jadi bahan evaluasi pada rapat internal kami,” ucap Sutiaji.
Ia menjawab soal vaksinasi yang pada akhir Juli ini terkendala stok yang tersisa 40 ribu dosis. Itupun bakal digunakan untuk vaksinasi dosis kedua. Sedangkan untuk percepatan berikutnya masih harus menunggu dari pemerintah pusat.
“Kami akan meminta kejelasan dari pusat soal vaksin. Bila dosis pertama selesai seharusnya stok dosis kedua sudah ada. Selama ini tidak, harus menunggu,” kata Sutiaji.
Advertisement
