Liputan6.com, Jakarta Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat terbatas bersama berbagai pihak terkait untuk membentuk Mobile Training Team (MTT) dalam mendukung tenaga kesehatan untuk merawat masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman).
MTT merupakan perintah Presiden Joko Widodo kepada TNI-Polri untuk sejak awal terlibat dan mendukung penanganan bencana non alam Covid-19. TNI memiliki kekuatan tiga matra dan struktur teritorial yang dapat digerakkan secara cepat, termasuk dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Advertisement
"Saya memikirkan masyarakat yang sedang isoman. Pasti mereka ingin pelayanan kesehatan yang konsisten, ada dokter yang datang menjenguk agar tahu perkembangannya, pemerintah juga bisa memastikan yang isoman mengalami perkembangan. Maka konsep itu sudah saya sampaikan ke Presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).
Menurutnya, yang telah memiliki pengalaman dalam MTT ini tentunya adalah TNI dan Polri. Namun, persoalannya adalah di komposisi tim berkaitan dengan siapa saja yang harus ada dalam MTT.
"Karena pasti akan ada dari dokter, psikolog, dan lainnya. Dari mana komposisi itu bisa diisi? Untuk itulah butuh keterlibatan dari TNI, Kemenhan, BNPB, Pusat Kesehatan (Puskes) Angkatan Darat, Puskes Angkatan Laut, Puskes Angkatan Udara, Kepolisian, dan juga jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” jelasnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Fokus di Daerah Sebaran Tinggi
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan pihaknya masih terus melakukan monitor dan waspada karena adanya peningkatan kasus Covid-19. Jika melihat peta zonasi, maka menurutnya memang hingga di level kabupaten masih ada yang memiliki level sebaran tinggi.
"Kita butuh identifikasi yang lebih jelas, dimana daerah-daerah yang sangat membutuhkan MTT untuk mengawasi masyarakat yang isoman. Positivity rate masih tinggi. Perlu peningkatan test dan tracing. Kontak erat harus dilakukan tracing ke 10 sampai 15. Kita butuh tenaga di lapangan untuk melakukannya,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, ketersediaan tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas ada 10.000 lebih. Namun, di beberapa daerah ada yang rasio jumlah tenaga kesehatan dengan penduduknya tidak ideal.
"Ada yang sangat besar, dimana 1 orang tenaga kesehatan bisa memantau lebih dari 500 orang, sehingga butuh dukungan. Ada daerah zona merah yang butuh dukungan dari tingkat hulu atau pencegahan, sampai ke isoman. Dengan melibatkan TNI, Polri, Babinsa, Kamtibmas, maka akan sangat berguna untuk mengurangi beban tenaga kesehatan,” jelas dia.
Advertisement
