Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Sekretariat Jenderal DPR RI mengevaluasi rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19 yang berasal dari lingkungan DPR. Menurutnya, fasilitas tersebut belum diperlukan.
“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan,” kata Puan di Jakarta, Jumat (30/7/2021).
Advertisement
Puan meminta Sekjen DPR segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat.
Hal ini, kata Puan, untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.
“Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” kata Puan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tuai Penolakan
Keputusan tentang fasilitas ruang isolasi mandiri mewah untuk DPR RI memicu respon penolakan dari berbagai pihak, bahkan dari anggota DPR. Salah satu yang menyuarakan penolakan itu adalah legislator Komisi I DPR RI Muhammad Farhan.
Menurut Farhan, kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, fasilitas yang disiapkan untuk anggota DPR lebih baik dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
"Anggota DPR RI diistimewakan dalam perawatan Covid-19 itu tidak pada tempatnya dan sudah seharusnya disadari oleh semua anggota legislatif," ujar Farhan melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis (29/7/2021).
Menurut dia, legislator dan masyarakat posisinya sama dan setara. Sehingga harus diperlakukan layak dan adil dalam mendapatkan layanan kesehatan publik.
Muhammad Farhan memastikan, Fraksi Nasdem DPR RI dengan tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel mewah tersebut. Menurut dia, para legislator seharusnya berempati melihat kondisi seperti ini.
"Anggota DPR tidak dipaksa untuk tiap hari bekerja di kantor, tapi juga melakukan PPKM, maka risikonya rendah. Kalau terinfeksi Covid-19 dan memang tidak bisa isolasi mandiri di rumah jabatan, sudah sewajarnya anggota DPR RI yang isoman dengan upaya sendiri," katanya.
Menurut dia, anggota dewan seharusnya meningkatkan kinerja dalam penanganan Covid-19. Banyaknya warga miskin yang semakin kesulitan akibat PPKM Darurat.
Farhan mengatakan, kebijakan memfasilitasi legislator isolasi di hotel mewah membuat kepercayaan publik terhadap DPR RI merosot. Bahkan, masyarakat bisa bersikap acuh terhadap kinerja legislator.
Advertisement
