Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan sejumlah BUMN untuk terus berekspansi, tidak hanya pasar lokal, melainkan juga ke pasar global. Salah satu harapannya adalah BUMN di sektor jasa survey.
PT Surveyor Indonesia (Persero) diharapkan bisa membawa holding jasa survei menjadi perusahaan terbesar di Asia Tenggara.
Advertisement
"Saya yakin Surveyor Indonesia dapat membantu membawa holding jasa survey untuk go global dan menjadi top five market leader di Asia Tenggara," ujar Erick Thohir seperti dikutip dari Antara, Senin (2/8/2021).
Menurut Erick, Covid-19 memaksa seluruh perusahaan BUMN melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari cara bekerja, cara berbisnis, hingga pengembangan model bisnis yang baru, tidak terkecuali PT Surveyor Indonesia.
"Di usia yang ke-30 tahun, tentunya perusahaan yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi ini harus dapat bertransformasi untuk menjadi perusahaan independen assurance nasional yang diakui dunia," kata Menteri BUMN.
Apalagi di tahun ini, lanjut dia, Surveyor Indonesia memasuki fase baru di mana menjadi bagian dari holding jasa survey bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Sucofindo.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury berharap bahwa tahun 2021 ini menjadi sebuah momentum bersama di industri testing, inspection, and certification (TIC) khususnya TIC BUMN untuk bersama-sama melangkah membentuk sebuah holding jasa survey yang salah satu anggotanya adalah PT Surveyor Indonesia.
"Kami berharap di usianya yang memasuki ke-30 tahun, Surveyor Indonesia dapat menjadi perusahaan surveyor assurance yang terkemuka di Indonesia, dan harus bisa menjadi salah satu dari lima perusahaan top industri jasa survey se-Asia Pasifik. Sebuah visi yang telah kita canangkan bagi holding survey Indonesia, dan betul-betul membutuhkan kita semua untuk bisa meningkatkan budaya kerja kita yang semakin positif, memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan yang tinggi juga bagi kita semua untuk bisa mengembangkan karena industri ini tentunya membutuhkan adanya kemampuan yang meningkat," kata Pahala.
Dasar Hukum Holding
Sementara itu Direktur Utama Surveyor Indonesia, Muhammad Haris Witjaksono mengatakan bahwa terkait proses holding memang betul PP No.66 Tahun 2021 sudah keluar pada Mei kemarin, dan itu menjadi landasan proses pergerakan holding jasa survey itu sendiri.
"Proses inbreng sedang dipersiapkan,kita harapkan dalam kurun waktu dekat akan ada RUPS yakni RUPS BKI, RUPS Surveyor Indonesia dan RUPS Sucofindo untuk inbreng saham pemerintah kepada BKI. Pemerintah masih memiliki satu saham yakni saham Dwiwarna dan saham inilah yang kemudian tetap sebagai saham pengendali," katanya.
Dirut Surveyor Indonesia itu menjelaskan bahwa walaupun kurang lebih 84 persen saham pemerintah yang ada di Surveyor Indonesia diserahkan kepada BKI, namun pemerintah masih tetap memiliki satu saham yakni saham Merah Putih atau saham pengendali di mana kebijakan-kebijakan yang krusial tetap bisa diambil pemerintah untuk bisa kita laksanakan di Surveyor Indonesia.
Advertisement
