Liputan6.com, Padang - Tidak adanya anggaran yang disiapkan Pemerintah Sumatera Barat untuk Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) sejak Januari 2021, menjadi perhatian sejumlah pihak.
Bahkan, donasi untuk laboratorium yang memeriksa sampel virus corona untuk mendeteksi Covid-19 hingga ribuan sampel di Sumbar itu dibuka pada Selasa (3/8/2021) siang.
Advertisement
Polemik tersebut, kemudian ditanggapi Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Sebagai orang nomor satu di provinsi ini, ia menyebut tidak adanya bantuan sejak Januari 2021 karena pihak laboratorium tidak mengajukan permintaan bantuan anggaran.
Pengajuan baru diberikan kepada Pemprov Sumbar pada 4 Juli 2021 sebanyak Rp34 miliar. Saat ini, pihaknya sedang membahas dengan tim keuangan daerah terkait berapa yang bisa diberikan.
Persoalan tidak adanya anggaran yang disiapkan pemprov untuk laboratorium Unand ini, juga mencuat ketika rapat paripurna di DPRD Sumbar. Dua anggota dewan mempertanyakan hal tersebut kepada gubernur.
Lantas gubernur menjawab, bahwa untuk pemberian bantuan ada mekanisme yang harus dilalui.
"Bila bantuan dikaitkan dengan Pemprov Sumbar, maka yang meminta harus belajar dulu terkait aturan yang mengikat tentang bantuan tersebut karena ada mekanismenya, kecuali uang pribadi yang diberikan. Mohon DPRD juga dapat sama-sama memahaminya," kata gubernur memberikan jawaban.
Mahyeldi menyampaikan bahwa tidak ada satu pun niat Pemerintah Sumbar termasuk kabupaten dan kota untuk tidak serius dalam penanganan Covid-19 ini. Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal dalam menekan kasus Covid-19 di Sumbar.
"Saya sebagai gubernur juga manusia biasa yang punya kekurangan," ucapnya.
Simak video pilihan berikut ini:
Tetap Beroperasi Meski Tanpa Dana
Sementara, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Andani Eka Putra mengatakan, untuk satu bulan pihaknya mampu mengecek sampel hingga 120 ribu sampel.
"Biaya untuk pengecekan satu sampel secara keseluruhan mencapai Rp300 ribu, sejak Januari 2021 kami tetap bekerja meski tak ada anggaran," katanya.
Dirinya bersama tim labor memberdayakan apa yang ada dan tetap memaksimalkan pengecekan sampel, karena jika pengecekan tak dilakukan, maka penanganan pandemi juga tidak akan optimal.
"Iya bagaimana lagi, saya tidak sekali dua kali berkoordinasi soal anggaran ini dengan Pemprov Sumbar, tapi kenyataannya anggaran itu tidak ada sejak Januari," kata Andani.
Sementara pada 2020, labor Unand mendapat dukungan anggaran sebanyak Rp20 miliar dari pemprov Sumbar di era kepemimpinan sebelumnya Irwan Prayitno, kemudian ditambah bantuan dari DPRD Sumbar Rp5 miliar.
Advertisement
