Liputan6.com, Jakarta - Pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia-1 menyedot perhatian publik. Armada Boeing Business Jet (BBJ) 2 yang menjadi tumpangan khusus Presiden saat berdinas itu kini berganti warna menjadi merah putih, yang sebelumnya berkelir biru putih.
Polemik muncul lantaran pengecatan bodi pesawat dilakukan saat keuangan negara tengah pontang panting akibat diterjang badai covid-19. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi juga dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Advertisement
"Momentumnya kurang pas," tegas Pengamat Penerbangan Alvin Lie saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).
Pengecatan ulang bodi Pesawat Kepresidenan itu, dinilai Alvin sebagai tindakan pemborosan. Pemerintah dianggap tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi masyarakat saat ini.
"(Pengecatan itu) disayangkan, kenapa dilakukan saat kondisi rakyat kita kehilangan pekerjaan, pandemi juga belum teratasi, dan yang saya sayangkan, itu kurang peka. Itu saja," terang Alvin.
Dia menjelaskan, penggantian warna bodi pesawat kepresidenan sebenarnya tidak masalah dilakukan. Dicat saban tahun atau menunggu sepuluh tahun juga tidak jadi soal lantaran tidak ada ketentuan mengikat terkait waktu penggantian warna.
"Cat itu subjektif. Tidak ada kaitannya dengan keselataman penerbangan. Itu soal pilihan waktu saja. Kalau sekarang tidak pandemi, tidak krisis ekonomi juga, saya juga diam aja kok," ucap Alvin.
Pemilihan warna merah yang sebelumnya biru menjadi sorotan tersendiri di dunia maya. Netizen riuh dan menyebut perubahan warna itu sebagai langkah pemerintah untuk 'menghapus jejak' dari sebelumnya.
Bagi Alvin, apapun warna yang dipilih tidak jadi masalah. Asalkan proyek itu dilakukan ketika ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik.
"Bahkan kalau pun dicat biru lagi, saya menyayangkan. Itu belum perlu dibutuhkan. Jadi bukan warnanya, waktunya aja kurang pas," tegas dia.
Pandangan berbeda disampaikan pengamat penerbangan Chappy Hakim. Dia menilai pengecatan bodi pesawat tidak perlu dipermasalahkan lantaran sudah ada anggarannya.
"Pemborosan dari mana, uangnya sudah disiapin," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).
Chappy menilai, selama anggaran tersebut ada dan digunakan sesuai fungsinya, kebijakan itu boleh saja dilakukan. Asalkan dalam penerapannya tidak ada penyimpangan.
"Misal buat beli beras tapi buat cat, itu bisa kita komplain. Kalau memang sudah dialokasikan dan disetujui, enggak apa-apa kan. Mengapa mesti dipermasalahkan? Kita sering ribut sama hal begini-begini. Jadi enggak pernah maju," terang dia.
Terkait dengan warna biru yang dinilai sebagai kamuflase saat penerbangan, kata dia, itu hanya berlaku pada pesawat tempur. Untuk pesawat sipil, warna tidak memiliki pengaruhnya sama sekali.
"Sekarang teknologi sudah tinggi, pesawat di Hawai blang blentong enggak karuan tidak apa-apa. Tidak ada pengaruhnya kalau soal warna. Suka-suka aja mau warna apa," ucap dia.
Chappy yakin, pemerintah memiliki alasan tersendiri terkait kebijakannya mengecat ulang pesawat Kepresidenan menjadi merah putih. Dia pun mengapresiasi jika itu sebagai bentuk kebanggaan bagi Indonesia.
"Alasan kebanggaan 17 Agustus ya boleh-boleh saja. Dan orang mengerjakan sesuatu itu pasti ada alasannya, pasti ada perencanaannya. Enggak mungkin orang ngecat begitu aja. Dan ngapain lagi dipersoalkan juga untuk apa dipersoalkan?" ucap dia.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua
Sementara itu Stafsus Menseseng, Faldo Maldini mengungkapkan, pengecatan pesawat ini sudah direncanakan sejak 2019 untuk menyambut hari kemerdekaan ke-75 pada 2020 lalu. Namun, Pesawat BJJ 2 itu baru dilakukan perawatan rutin sesuai rekomendasi pabrik pada 2021.
"Tadinya, itu satu paket sama beberapa armada lain yang sudah datang waktunya. Sekalian dicat, justru biar lebih efisien," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).
Dia menampik negara menghambur-hamburkan uang. Anggaran saat ini, kata Faldo, sudah fokus pada pandemi, sesuai dengan aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan. "Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN, jadi ya harus dilaksanakan," ucapnya.
Faldo mengungkapkan, tak ada niat politis dalam penggantian warna pesawat. Pemilihan kelir merah putih murni murni sebagai lambang pemersatu dan penyemangat bangsa.
"Kami harap soal warna ini jangan bawa-bawa politik. Kita ingin melihat warna kebanggaan itu di atas langit dunia. Yang lama memang sudah waktunya untuk diganti. Kami berharap tidak dipolitisir," ujar dia.
Istilah biru kamuflase, lanjut Faldo, sudah ada sejak Abad ke-4 dalam catatan perperangan untuk melakukan pengintaian. Dan itu terbukti berhasil.
"Kalau pesawat tempur, biasanya kebanyakan warna bawahnya terang, biar sama kayak langit, warna atasnya gelap, tergantung medannya seperti apa, biar sama kayak warna daratan. Itu buat pesawat perang," terang dia.
Tapi yang perlu diingat, pesawat kepresidenan bukan pesawat tempur atau pengintai. Yang terpenting ialah pesawat tersebut dipastikan memiliki standar keamanan tinggi dan tetap terjaga.
"Keamanan penumpang menjadi prioritas dengan perangkat teknologi yang terus di-upgrade dan di-service. Jangan sampai telat ganti oli lah. Makanya, pesawatnya masuk bengkel buat memastikan keamanannya itu," ucap Faldo.
Sementara itu, Pengamat Politik Ubedillah Badrun menilai, pengecatan pesawat kepresidenan boleh saja dilakukan. Namun begitu, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi negara saat ini.
"Tapi memang momentumnya tidak tepat, karena ngecat pesawat di saat krisis itu tidak penting. Jadi rupanya presiden ini saya nggak ngerti ya cara berpikirnya menurut saya perlu dikoreksi lah," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).
Ubedillah mejelaskan, dalam situasi musibah pandemi saat ini, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah kebijakan secara skala prioritas. Logika ini menjadi sangat penting karena menyangkut tentang prioritas anggaran
"Karena kalau kemudian tidak menggunakan logika kebijakan skala prioritas, akibatnya menghasilkan hal yang sebetulnya tidak penting. Jika tidak gunakan logika itu, terlihat presiden tidak memiliki sense of crisis," jelas dia.
Ubedilah menilai anggaran pengecatan pesawat sebesar Rp 2 miliar itu baiknya digunakan untuk kebutuhan rakyat. Mereka banyak yang terpuruk akibat dihantam gelombang pandemi covid-19.
"Mengapa itu sampai memaksakan mengecat pesawat di tengah rakyat yang menderita dan menghabiskan uang Rp 2 miliar. Mendingan dipakai untuk bantu UMKM. Sekarang UMKM itu dianaktirikan," ujar dia.
"Sampai kini, anggaran buat UMKM dari tahun lalu yang Rp 171 triliun menjadi Rp 161 triliun atau turun Rp 10 triliun. Dan itu menunjukkan bahwa perhatian pemerintah di saat orang lagi banyak susah cari uang, justru malah menghambur-hamburkan uang," kata Ubedilah.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Fokus Penanganan Pandemi
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, pengecatan pesawat bukan hal yang penting. Dia lebih melihat bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya dalam penanganan pandemi covid-19.
“Pengecatan pesawat bukan hal yang penting, membahasnya juga tidak penting. Saya Lebih memilih melihat bagaimana pemerintah melaksanakan tugas pokoknya, bagaimana penanggulangan pandemi dan bagaimana penyaluran bantuan kepada masyarakat,” kata Piter kepada Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).
Lebih lanjut, jika ditanya etis tidaknya pengecatan pesawat kepresidenan tersebut, maka akan banyak sekali permasalahan yang muncul. Namun yang penting semua berjalan sesuai tugas dan arahan Presiden.
“Kalau kita bahas etis tidak etis, nanti akan banyak sekali (yang dipermasalahkan). Misalnya Pak Menteri Masih dapat tunjangan, etis tidak etis? Kenapa tidak semuanya disumbangkan untuk bantu masyarakat miskin. Masing-masing ada yang bertanggung jawab, apakah para pejabat tersebut melaksanakan arahan presiden secara optimal,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan biaya pengecatan pesawat Kepresidenan-1 atau BBJ 2 mencapai Rp 2 miliar. Namun ia tak menyebut pasti berapa nominal uang yang telah dikeluarkan.
"Iya, plus minus (kurang lebih) segitu (Rp 2 Miliar). Untuk pesawat BBJ saja" kata Heru saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa 3 Agustus 2021.
Adapun pesawat Kepresidenan-1 dicat ulang dari warna biru putih menjadi merah putih. Heru menyampaikan pemilihan warna pesawat ini disesuaikan dengan bendera Indonesia dan untuk menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI.
"Mengenai cat, memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya untuk diperbarui, Ada beberapa bagian yang sudah terkelupas. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan: merah putih, warna bendera nasional" kata Heru.
Ia menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pengecatan pesawat Kepresidenan-1 telah dianggarkan di APBN. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021 untuk pendanaan penanganan Covid-19.
Dia juga menyampaikan pengecatan pesawat Kepresidenan-1 sudah direncanakan sejak 2019 untuk perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI 2020. Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.
Namun, kata Heru, pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin pada 2019 lalu. Sehingga, yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu adalah Heli Super Puma dan pesawat RJ.
"Perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan pesawat ini harus dilaksanakan dengan tepat waktu," ujar Heru.
Adapun perawatan rutin pesawat BBJ 2 yang kerap dipakai Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja jatuh pada 2021. Oleh sebab itu, perawatan pesawat BBJ 2 dilakukan bersamaan dengan pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.
Kritikan tak hanya muncul saat ini saja. Sebelumnya, Presiden ke-6 SBY juga dihujani protes saat mencanangkan pembelian pesawat Kepresidenan pada 2011. Publik menilai SBY tidak memiliki sense of crisis dan sense of urgency saat membeli pesawat jenis Boeing Business Jet 2 Green seharga USD 91,2 juta, dengan kurs saat itu senilai Rp 820 miliar.
Pesawat dibuat oleh pabrikan Boeing di Seattle, Amerika Serikat pada 2012 lalu. Tiba di bandara Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma pada 10 April 2014, pesawat dengan tanda panggil Indonesia One baru dilakukan penerbangan perdana pada 5 Mei 2014.
Kala itu Presiden SBY bertolak ke Denpasar, Bali, untuk menghadiri konferensi regional Open Government Partnership (OGP) Asia-Pasifik.
Pesawat Kepresidenan ini didesain dengan spesifikasi yang nyaman dan wah. Dalam pesawat, tersedia ruang istirahat berupa kamar tidur yang digunakan presiden saat melakukan perjalanan jauh.
Untuk menunjang kegiatan presiden saat berdinas, pesawat dilengkapi 4 VVIP class meeting room, 2 VVIP class state room, 12 executive area, dan 44 staff area. Harga interior pesawat ini ditaksir senilai USD 17 juta atau sekitar Rp 193 miliar.
Advertisement
Tuai Polemik di Tengah Pandemi
Langkah pemerintah yang mengecat ulang pesawat kepresidenan pada Mei 2021 lalu itu menuai polemik di Gedung Parlemen. Tindakan ini dianggap bukan program prioritas di tengah masa sulit saat ini.
“Keuangan negara saat ini tengah terpuruk karena pandemi. Semua anggaran fokus untuk penanganan Covid-19. Mengecat pesawat tidak prioritas saat ini,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021).
Mardani menyebut Komisi II sebagai mitra kerja Setneg, akan segera meminta penjelasan Setneg Soal urgensi pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang disebut menghabiskam miliaran rupiah itu.
“Kami di Komisi II akan mendalami fakta ini dalam RDP yang akan datang. Sudah jadi isu publik jadi wajib dijelaskan,” tegasnya.
Pengecatan ulang pesawat ini dinilai Partai Demokrat sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Sebab pemerintah dianggap tak tahu prioritas.
"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, banyak utang, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden daripada menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia," kata Juru Bicara DPP PD Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Selasa 3 Agustus 2021.
Demokrat menilai, selama tidak urgen dan membahayakan presiden, maka pengecatan bisa ditunda dan anggaran digunakan untuk penanganan Covid-19.
"Jadi, masukan kader kami terkait warna itu masukan halus saja. Esensi sebenarnya adalah kalau tidak membahayakan nyawa presiden saat memakai, mengapa perlu mengecat pesawat sekarang? Kan jauh lebih baik fokuskan semua anggaran yang tidak penting, untuk penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi Covid-19," katanya.
Anggaran untuk pengecatan menurut Demokrat jauh lebih baik digunakan untuk nakes atau stok vaksin.
"Pemerintah kan anggarannya terbatas. Utangnya juga luar biasa. Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," terangnya.
"Kalau alasannya semua sudah dianggarkan sejak 2019, semakin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak punya prioritas dan punya road map jelas dalam menangani pandemi Covid-19," tambahnya.
Herzaky meminta pemerintah lebih menunjukkan simpati dan empati di saat rakyat tengah terpuruk akibat lonjakan kasus corona.
"Pemerintah tunjukkan punya sensitivitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa keluarganya karena Covid-19. Stop buat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan Covid-19, apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi. Mari fokus selamatkan nyawa rakyat dari bahaya pandemi," pungkasnya.
Sementara itu Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan meminta publik melihat sisi lain dari polemik pengecatan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia (RI) dari warna biru menjadi warna merah putih yang merupakan warna bendera nasional Indonesia.
"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan post colour syndrome, yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome atau sindrom pascakekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang," kata Arteria dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).
Menurut Arteria, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat Kepresidenan menjadi warna merah putih. Ia justru mempertanyakan alasan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecat menjadi biru.
"Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih? Lalu apa yang salah dengan warna pesawat Kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?" tutur Arteria.
Arteria mempertanyakan pengetahuan seseorang jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat.
"Jadi dana Covid sudah disiapkan oleh Pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana Covid tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah," kata Arteria.
"Mari berhati-hati dengan yang post power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post colour syndrome hanya karena tak bisa menerima bahwa warna pesawat Kepresidenan tak lagi sama dengan warna bendera partainya," tandasnya.
