Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma berpolemik soal data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Politikus NasDem asal Jakarta Ahmad Sahroni meminta keduanya untuk saling berkoordinasi.
Advertisement
"Ya mungkin pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tapi kalau pun ada, ya koordinasi secepatnya. Jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni, Rabu (4/8/2021).
Dia pun mengungkapkan, dalam kondisi seperti ini, harusnya fokus membantu rakyat terlebih dalam penyaluran bansos.
"Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini, apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain, ya kurang tepat," ungkap Bendahara Umum NasDem ini.
Menurutnya, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif, maka baiknya persoalan tersebut bisa selesai melalui komunikasi yang baik. Dengan begitu, rakyat jadi tidak bingung.
"Kalau legislatif kritik eksekutif di media ya baru itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang, kan rakyat malah jadi bingung," kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Awal Polemik
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyatakan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dalam bentuk beras akan dilakukan pada 29 Juli - 17 Agustus 2021.
Dia menyatakan BSNT disalurkan kepada masyarakat yang berada di lima kota administrasi dan satu kabupaten sebanyak 907.616 KK dari 1.007.379 KK.
"Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 99.743 KK belum dapat diberikan bantuannya karena diketahui adanya potensi duplikasi dengan penerima bansos non tunai berupa beras dari Kementerian Sosial," kata Premi dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).
Dalam kesempatan lain, Premi menyatakan 90an ribu KK tersebut belum mendapatkan bansos sebelum adanya validasi data bersama Kemensos. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Kemensos.
"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address siapa saja yang menerima. Sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda untuk di top up kepada para pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," jelas dia.
Risma mengaku tidak mengetahui detail surat yang telah dikirimkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terlebih terkait data bansos.
"Saya tidak tahu persis soal surat dari Jakarta, kemarin memang dari Jakarta ada usulan penyaluran lewat bank. Setelah dirapatkan, kemudian dua minggu lalu bank DKI nyatakan enggak bisa karena harus buat rekening baru," kata Risma.
Advertisement
