Liputan6.com, Deli Serdang Vaksinasi massal di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Pancing, Jalan Williem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Selasa, 3 Agustus 2021, memunculkan polemik.
Pasalnya, kegiatan yang diselenggarakan Kepolisian Daerah (Polda) Sumut tersebut sempat memicu kerumunan karena tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Antrean tak berjarak juga sempat terjadi.
Terkait hal itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, memberikan penjelaskan. Disebutkan, hal itu terjadi kerena masyarakat semuanya ingin mendapat suntikan vaksin dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19.
Baca Juga
Advertisement
Panitia dalam kegiatan bertajuk Gebyar Vaksinasi Massal itu telah mendata sebanyak 4.000 peserta, dengan pembagian 3.000 peserta pada tahap I, dan 1.000 tahap II. Namun pada pelaksanaannya melebihi kuota.
"Karena semua masyarakat ingin mendapatkan obat vaksin," kata Riko.
Disampaikan Kapolrestabes, panitia dan pihak kepolisian berhasil mengatasi kerumunan yang terjadi, dan situasi kembali kondusif. Masyarakat yang tidak bisa terlayani disuruh pulang ke rumah masing-masing.
"Nantinya akan informasikan melalui pesan SMS atau aplikasi peduli lindungi," ucapnya.
Disampaikan Kapolrestabes, pada pelaksanaan vaksinasi, warga sempat menyampaikan protes karena mengaku membeli formulir seharga Rp 5 ribu per lembar di luar gedung, dan tidak bisa menerima suntikan vaksin.
"Polrestabes Medan maupun penyelenggara (vaksinasi) tidak ada menjual formulir, dan sudah mencetak sebanyak 4.000 formulir yang diberikan kepada penerima vaksin secara gratis," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
IDI Sumut Sesalkan Vaksinasi Secara Massal
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumut menyesalkan pelaksanaan melakukan vaksinasi massal yang picu kerumunan. Menurut Ketua IDI Sumut, dr. Ramlan Sitompul, kegiatan seperti itu berpotensi terjadinya penularan Covid-19.
"Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya," kata Ramlan, Rabu, 4 Agustus 2021.
Ramlan, yang juga mantan Ketua IDI Medan itu menyarankan agar pemerintah daerah memberdayakan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1, baik klinik swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
"Perlu profesional mengelola ini semua," ujarnya.
Ramlan menilai, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. Jika ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara cepat. Masyarakat juga harus mendapat layanan kesehatan lebih baik. Tanpa menambah korban berjatuhan.
"Berlinang air mata kita melihat keadaan ini, sedih melihat masyarakat seperti itu. Kita harus memuliakan masyarakat kita dan menjaga kesehatannya serta memastikan tidak tertuar Covid-19," Ramlan menandaskan.
Advertisement
Tidak Ada Keterlibatan Pemko Medan
Wali Kota Medan, Bobby Nasution menegaskan, tidak ada keterlibatan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut. Vaksinasi massal yang dilakukan bukan di wilayah Kota Medan, melainkan Kabupaten Deli Serdang.
"Tidak ada keterlibatan Pemko Medan dalam pelaksanaan vaksinasi massal tersebut," kata Bobby.
Penjelasan ini disampaikan Bobby Nasution untuk menjawab sekaligus meluruskan sejumlah pemberitaan yang menyebutkan vaksinasi massal di Medan berakhir ricuh.
"Tidak mungkin kami melakukan vaksinasi di luar wilayah, walaupun sekarang di Kota Medan sudah diperbolehkan untuk menerima yang bukan KTP Medan," ungkapnya.
Bobby Nasution kembali menegaskan, pelaksanaan vaksinasi yang berakhir ricuh tersebut bukan di wilayah Kota Medan.
"Jadi, jangan dibilang di Kota Medan, tapi Deli Serdang dan berbatasan dengan Kota Medan. Dari sebanyak itu warga yang mengikuti vaksinasi masal, pasti ada masyarakarat Kota Medan, bukan hanya masyarakat Deli Serdang saja. Tidak mungkin kami lakukan. Itu yang perlu saya sampaikan," tegasnya.
