Polres Metro Depok Tidak Temukan Dugaan Pelanggaran Pemotongan BST

Liputan6.com, Jakarta - Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara terkait dugaan adanya pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Depok setelah memanggil saksi dari warga dan pengurus RW5 Kelurahan Beji.

Polres Metro Depok mencocokkan dan merangkai hasil keterangan dengan adanya dugaan pemotongan BST. "Hasil dari gelar perkara tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran," ujar Yogen, Kamis (5/8/2021).

Yogen mengungkapkan, sejumlah pasal berusaha dicocokkan dengan adanya dugaan pemotongan dari pengurus lingkungan. Seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dinilai tidak sesuai. Menurut dia, PT Pos Indonesia Kota Depok memberikan bantuan BST kepada warga yang terdaftar secara langsung.

"Kantor Pos langsung memberikan kepada warga tidak melalui pengurus lingkungan, warga sendiri yang memasukkan ke kotak donasi," ungkap Yogen.

Tidak hanya itu, apabila dugaan tersebut dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai tidak memenuhi syarat. Hal itu dikarenakan Ketua RW bukan pegawai negeri atau pejabat negara. Hal tersebut telah dipastikan pihaknya dengan BKN.

"Tipikor tidak bisa karena bukan pegawai negeri," terang Yogen.

Tidak sampai di situ, Polres Metro Depok telah mencoba mengaitkan pasal lain, yakni Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun Polres Metro Depok tidak menemukan unsur pemerasan maupun kekerasan yang dilakukan pengurus lingkungan kepada warga.

"Pemerasan dan kekerasan kami tidak menemukan karena warga yang memasukkan sendiri ke dalam kotak," ungkap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: