Menkominfo Usulkan Ada Kelompok Kerja Ekonomi Digital di G20

Menurut Menkominfo, Johnny G. Plate usulan adanya Kelompok Kerja Ekonomi Digital di G20 merupakan semangat kolaborasi yang dapat dijadikan acuan bersama negara anggota G20.

oleh Agustinus Mario Damar diperbarui 06 Agu 2021, 17:30 WIB
Pertemuan virtual antara Menkominfo Johnny G. Plate dengan Menteri Inovasi Teknologi dan Transisi Digital Italia, Vittorio Colao. (Foto: Kemkominfo)

Liputan6.com, Jakarta - Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate mengusulkan adanya peningkatan Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital.

Menurut Johnny, usulan ini merupakan semangat kolaborasi agar dapat dijadikan acuan bersama negara anggota G20.

Adapun usulan tersebut disampaikan Menkominfo saat melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Inovasi Teknologi dan Transisi Digital Italia, Vittorio Colao, yang berlangsung virtual.

"Kami percaya bahwa pengajuan peningkatan status Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital akan memperkuat upaya kolaboratif negara-negara anggota G20 dan diharapkan menjadi platform koordinasi untuk merampingkan masalah digital pada kelompok kerja lain di bawah platform G20," tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (6/8/2021).

Lebih lanjut Johnny menuturkan, pembentukan Kelompok Kerja Ekonomi Digital akan memiliki mandat lebih jelas, terstruktur serta lebih meningkatkan sinergi maupun diskusi mengenai isu-isu digital.

"Dengan adanya Kelompok Kerja akan membantu menghindari kemungkinan duplikasi di sektor G20 lainnya. Peningkatan tersebut juga akan melahirkan komitmen, legitimasi, dan pengaturan kelembagaan yang lebih kuat untuk pembahasan isu-isu digital di bawah platform G20," ujarnya.

Ia pun memberikan apresiasi pada Presidensi Italia di G20 tahun ini, karena mengakomodasi prioritas Indonesia untuk Presidensi G20 2022. Johnny juga mengharapkan saran dari Presidensi Italia untuk penyelenggaraan G20 berikutnya.

Usulan lantas akan disampaikan Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan Menteri Digital Anggota G20 yang berlangsung pada 5 Agustus 2021.

Dalam pertemuan tersebut, akan diresmikan pula Declaration of G20 Digital Ministers yang berisikan isu prioritas Presidensi Italia, seperti transformasi digital untuk pemulihan ekonomi, pemanfaatan kecerdasan buatan yang terpercaya untuk inklusivitas UMKM dan promosi startup.

Pertemuan itu akan membahas soal pengukuran, praktik, dan dampak ekonomi digital, kesadaran dan perlindungan konsumen, blockchain dalam rantai nilai global barang konsumen. Lalu ada pula pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan anak di lingkungan digital.

Selain itu, ada pula pembahasan soal upaya mendorong inovasi untuk kota cerdas, konektivitas dan inklusi sosial, arus data lintas batas dan arus data dengan kepercayaan, termasuk alat digital untuk layanan publik dan kelangsungan bisnis, serta identitas digital dan regulasi yang gesit.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Menkominfo: Transformasi Digital Kunci Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. (Ist)

Di samping itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan, pemerintah turut berupaya melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Hal tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian negara-negara anggota G-20 demi mempercepat pemulihan dan pembangunan bangsa.

"Percepatan transformasi digital yang berkelanjutan adalah elemen kunci dalam upaya pemulihan pascapandemi Covid-19, sekaligus menjadi komponen pendorong dalam membangun bangsa yang lebih tangguh dan berdaya," tutur Johnny dalam pertemuan tingkat menteri G20 bidang digital secara virtual, Kamis (5/8/2021).

Johnny juga memaparkan peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang disusun sebagai pedoman transformasi digital nasional yang dilaksanakan melalui empat pilar, yakni infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan pemerintah antara lain penggelaran jaringan serat optik backbone, pengembangan jaringan fiber-link dan microwave-link, peluncuran 9 satelit telekomunikasi, dan pembangunan 559.000 stasiun pemancar sinyal atau Base Transceiver Stations (BTS).

"Pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di darat dan laut, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Di mana lebih dari 12.000 kilometer dibangun di bawah proyek nasional jaringan Palapa Ring," jelas dia.


Pembentukan Masyarakat Digital

Lebih lanjut, Johnny berharap pemerataan telekomunikasi digital tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pihaknya juga terus mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital yang semakin mumpuni melalui berbagai pelatihan literasi dan kompetensi digital.

"Upaya tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur atau di tingkat hulu. Ada urgensi untuk melanjutkan upaya ini ke tingkat hilir, di mana kegiatan ekonomi digital terutama dilaksanakan," Johnny mengakhiri pernyataannya.

(Dam/Isk)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya