Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa belum lama ini menyatakan kekurangan pasokan vaksinasi dosis kedua hingga mencapai 4,2 juta. Namun kemarin, dia memfasilitasi vaksinasi untuk warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdomisili di Surabaya.
Senada dengan Khofifah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, saat ini ketersediaan vaksin Sinovac di Surabaya kosong. Namun pihaknya masih bisa menggelar vaksinasi jenis Sinovac dosis pertama untuk kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.
Advertisement
Disisi lain, sejumlah wilayah di Jatim termasuk di Surabaya, masih ada serbuan vaksinasi dari Kodam V Brawijaya (TNI AD), Koarmada II (TNI AL) Polda Jatim (Polri) dan di civitas kampung-kampus di Surabaya.
Kini yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud kekurangan pasokan atau vaksin kosong, yang benar bagaimana?
Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi mengungkapkan, total sasaran vaksin di Jatim itu sebanyak 31.826.206.
"Jadi kalau sudah tervaksin sejumlah itu maka herd immunity Jatim tercapai, dari total seluruh penduduk Jatim kurang lebih 41,8 juta. Dari semua itu ada vaksinasi satu, dua dan ketiga untuk sasaran Tenaga Kesehatan (Nakes)," ujarnya kepada Liputan6.com, ditulis Senin (9/8/2021).
Imam menjelaskan, total sasaran tersebut saat ini untuk vaksinasi satu itu sudah tercapai 7.753.514 atau 24,36 persen dari jumlah penduduk Jatim. Sementara vaksinasi kedua sebanyak 3.368.316.
"Berkaitan dengan vaksin yang sekarang itu ada baik di dinas provinsi, dinas kabupaten, Kesdam V Brawijaya atau dokkes Polda Jatim, itu semuanya saat ini diutamakan untuk vaksinasi kedua," ucapnya.
Imam mencontohkan, 20 ribu vaksinasi yang ada itu diutamakan untuk vaksinasi yang kedua, mengejar perbedaan vaksinasi kesatu dan kedua ini kurang lebih 14 persen dari jumlah seluruh penduduk Jatim.
"Jadi kurang lebih masih empat juta lagi dan itu yang harus diutamakan," ujarnya.
Imam mengaku, ketersediaan pasokan vaksinasi memang kurang di Jatim dan saat ini masih menunggu dukungan dari pemerintah pusat, dikaitkan dengan jumlah penduduk Jatim dan target yang masih kurang banyak.
"Target kita diakhir Agustus ini 31.826.206, jadi dengan jumlah sekarang yang baru tujuh juta ini masih kurang banyak sekali. Jadi kalau penyampaiannya kurang, ya memang kurang karena masih banyak yang akan kita vaksin untuk vaksinasi satu," ucapnya.
"Tapi karena untuk Sinovac yang dosis kedua periode penyuntikannya empat minggu, maka mau tidak mau harus segara kita vaksinkan. Dan kita utamakan untuk vaksinasi yang kedua," ujarnya.
Imam menegaskan, seharusnya kalau misalkan vaksinnya bisa mendukung dan mempercepat 31 juta tadi, maka mungkin bisa cepat lagi. "Jadi sasaran untuk 20 ribu vaksinasi ini diutamakan untuk vaksinasi yang kedua," ucapnya.
Dikonfirmasi penerimaan vaksinasi ini dari Kemenkes atau instansi TNI-Polri, Imam menjawab dari Kemenkes, semuanya dari Kemenkes.
Disinggung mengenai alur distribusinya, apakah dibagi dengan pemerintah setempat, TNI-Polri, dan Badan Intelejen Negara (BIN), Imam mengaku tidak bisa menjawab karena bukan wewenang dan kapasitasnya.
Disinggung apakah TNI-Polri membantu pemerintah dalam penanganan vaksinasi, Imam mengungkapkan, artinya vaksinasi di Jatim baik dari TNI-Polri dan dinas-dinas terkait itu membantu mempercepat proses vaksinasi.
"Jadi tidak sandiri-sendiri, vaksinasi pemerintah sendiri, TNI-Polri juga sendiri. Vaksinasi juga diperuntukkan untuk seluruh warga Jatim, semuanya sama," ujarnya.
Imam mengatakan vaksinasi di kampung didapat dari dinas kesehatan provinsi. "TNI-Polri sepertinya belum ke kampus-kampus," ucapnya.
Imam melanjutkan, sasaran vaksinasi untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD) di Jatim sudah semua, kini jumlahnya hingga mencapai 93 persen.
"Jadi masih ada sisa kuota yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi," ujarnya.
Imam melanjutkan, pihaknya melakukan serangan serbuan vaksinasi dan vaksinasi harian. "Jadi misalkan hari Senin besok di Surabaya akan dilakukan dibeberapa Kodim-Kodim dan Korem-Korem juga melaksanakan vaksinasi," ucapnya.
"Dan semuanya vaksinasi kedua, dan tidak mungkin cuma dilaksanakan di Surabaya tapi diseluruh Jatim. Jadi semuanya kita laksanakan secara bersama-sama," ujar Imam.
Imam mengatakan, Senin ini ada beberapa titik vaksinasi, yaitu di Surabaya, Malang, Madiun dan Mojokerto.
"Itu di Korem-Korem, Korem Madiun, Malang, Mojokerto serta Korem Surabaya yang digabung dengan yang di Makodam V Brawijaya," ucapnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tidak Campur-Campur
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada II, Letkol Laut (P) Akhmad Alif Saifuddin Z mengungkapkan, jatah vaksinasi Pemerintah Provinsi Jatim sebenarnya ada keterlambatan pendistribusian karena di Jatim gebrakan vaksinasi paling banyak.
"Jadi mohon dipahami, yang dilaksanakan oleh TNI itu jatahnya dari Puskes TNI dan tidak mengambil jatahnya provinsi. Itu pertanggung jawabannya kepada Puskes TNI, cuma kalau kerja sama dengan provinsi itu hanya tempat, vaksinator," ujarnya.
Alif mengatakan, kejadian keterlambatan pendistribusian vaksinasi, itu karena Jatim paling banyak dan paling gencar melaksanakan vaksinasinya. "Jadi itu yang membuat jatah vaksinasi di provinsi jadi cepat habis," ucapnya.
Alif kembali menjelaskan, yang dilaksanakan TNI baik Darat, Laut dan Udara, untuk serbuan vaksinasi itu jatahnya TNI dari Puskes TNI. Itu pertanggung jawabannya kepada TNI.
"Jadi tidak dicampur-campur, kalau misalkan ada kerjasama antara provinsi Jatim dengan Koarmada II, itu vaksinnya dari TNI bukan dari provinsi. Cuma vaksinatornya, penyuntiknya dan tempatnya dari provinsi. Jadi kalau yang dari provinsi distribusinya ke dinas kesehatan dan Puskesmas," ujarnya.
Dikonfirmasi apakah pendistribusian vaksinasi tersebut dari Kemenkes atau dari instansi TNI, Alif mengaku kurang paham, namum yang dia ketahui adalah vaksin itu dari Puskes TNI. "Jadi tidak campur dengan jatahnya provinsi," ucapnya.
"Jadi serbuan vaksinasi TNI ini sifatnya hanya membantu pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi dan seperti itu adanya. Jadi di mana ada kekurangan maka kami yang memback up," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, vaksin ODGJ itu memang harus di stok dan juga jumlahnya hanya sedikit, otomatis dosis keduanya harus di simpan.
"Itu salah satu antisipasinya memang seperti itu, di simpan dulu dan disuntik dosis kedua untuk ODGJ yang memang jumlahnya sedikit," ujar Febri.
Febri mengaku, sebenarnya setiap hari ada vaksinasi tapi jumlahnya sedikit sekitar 100 sampai 300 yang diperuntukkan untuk umum dan dilalukan secara door to door.
"Masing-masing Puskesmas di Surabaya memang masih ada stok vaksinnya dan itu yang mengatur pihak Puskesmas," ucapnya.
"Saat ini fokusnya pada dosis kedua dan itu melalui jalur undangan secara langsung dari Puskesmas atau dari RT dan RW. Cuma masing-masing Puskesmas punya cara sendiri-sendiri," ujar Febri.
Dikonfirmasi apakah serbuan vaksinasi TNI-Polri membut percepatan vaksin di Surabaya, Febri mengaku itu pintar-pintarnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi merangkul semua kalangan, golongan maupun instansi jajaran samping untuk ikut aktif dalam proses percepatan vaksinasi.
"Jadi kemarin dibantu serbuan vaksinasi dari Koarmada II dan Senin besok diserbu 10 ribu dari TNI Angkatan Darat. Dan kemungkinan pertengahan bulan Agustus ini kita akan mendapatkan kiriman vaksinasi sebanyak satu jutajuta dari Kemenkes," ucapnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon konfirmasi di Polda Jatim, Pemprov Jatim maupun Satgas penanganan Covid-19 di Jatim terkiat kekurangan pasokan vaksinasi dosis kedua.
Advertisement
