Saran dari Pengusaha Muda Jika Indonesia Putuskan Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Pemerintah mengakui bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan akan berlangsung cukup lama.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Agu 2021, 15:00 WIB
Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok dan Harco Glodok Jakarta Barat menggelar vaksinasi Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengakui bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan akan berlangsung cukup lama. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai cara agar masyarakat bisa beraktivitas berdampingan dengan Covid-19.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan, jika memang masyarakat harus berdampingan dengan Covid-19 maka harus disiapkan program percepatan. Dengan begitu maka tidak perlu lagi dijalankan pembatasan seperti PPKM.

"PPKM tidak usah diperpanjang, sehingga ekonomi juga bisa bergerak secara optimal," kata dia kepada merdeka.com, Senin (10/8/2021).

Dia mengatakan, beberapa sektor pengungkit ekonomi seperti Purchase manager's index sudah drop sampai 40,1 dan Index Kepercayaan Konsumen drop sampai angka 80,2. Penurunan itu terjadi selama PPKM berlangsung.

"Ini harus jadi evaluasi mendasar buat pemerintah. Berarti dari awal, pemerintah cukup fokus dengan akselerasi vaksinasi, serta layanan kesehatan sampai ke daerah-daerah," kata dia.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kata Menkes

Menkes Budi Gunadi Sadikin tentang pengadaan vaksin COVID-19. (Foto: jabarprov.go.id)

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa virus corona kemungkinan akan hidup cukup lama dengan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah akan menyusun peta jalan yang mengatur aktivitas masyarakat agar bisa berdampingan dengan Covid-19.

“Ke depannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita," katanya saat jumpa pers virtual, Senin (9/8/2021).

Budi menambahkan, pemerintah ingin aktivitas masyarakat dan ekonomi tetap bisa berjalan dengan kondisi yang lebih aman. Maka, pemerintah akan segera membuat pilot project yang mengatur secara digital penerapan-penerapan protokol kesehatan di 6 aktivitas utama.

"Perdagangan modern seperti mal, departemen store, perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko kelontong, kantor dan kawasan industri, transportasi baik darat laut udara, pariwisata hotel resto event, keagamaan, pendidikan," terangnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya