Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mulai mengizinkan mal untuk buka selama perpanjangan PPKM level 4. Hanya saja, setiap pengunjung harus sudah mendapatkan vaksin Covid-19.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan pemerintah menjadikan PCR dan Antigen sebagai salah satu syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. Kebijakan itu dinilai justru malah akan memberatkan masyarakat.
Advertisement
Koordinator Hukum dan Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsih mengatakan, masyarakat ingin ke mal harus diberatkan dengan biaya tes antigen. Sementara, hasil tes dari antigen sendiri dinilai meragukan hasilnya.
"Terkait dengan antigen dan PCR ini kan melihat bahwa itu memang sangat memberatkan konsumen. Bisa tidak menjamin bahwa PCR dan antigen waktunya kapan dilakukan? berlaku berapa lama itu tidak menjamin dan ada biaya," kata Sularsih saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9/2021).
Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini sudah lelah dengan keadaan pandemi Covid-19. Belum lagi secara ekonomi. Ada satu sisi di mana masyarakat perlu makan. Sekalipun ada tabungan, hanya bisa bertahan beberapa bulan ke depan saja.
"Kalau untuk mal, kalau PCR antigen kayaknya kurang. Tetapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Dasarnya itu adalah kesadaran dari masyarakatnya," jelasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dukungan YLKI
Di sisi lain, YLKI sendiri tidak keberatan jika persyaratan masuk ke mal harus sudah divaksin. Sebab, upaya vaksinasi ini menjadi bagian pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Di mana sebanyak 70 persen dari total penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19.
"Kalau untuk vaksin itu adalah bagaimana cara menekan kepada masyarakat untuk menekan vaksin ini untuk dirinya sendiri. Kayak kita pakai helm. Cuma kalau pakai helm ugal-ugalan juga akan jatuh. (Jadi) kita sangat mendukung sekali," jelasnya.
Namun dirinya juga mengingatkan kemudahan akses vaksin di daerah juga perlu menjadi perhatian. Sebab, berdasarkan pengamatannya masih banyak masyarakat daerah sulit mendapatkan akses vaksin.
"Peraturan ke mal harus pakai vaksin tapi di daerah belum bisa. Untuk cari vaksin saja masih sulit. Untuk mendapatkan itu. Itu yang harus dipikirkan," tandasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
