Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 yang mulai memasuki Indonesia di kuartal I 2020 mengakibatkan setidaknya tiga dampak besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah melakukan penerapan strategi dan kebijakan dalam upaya mengembalikan perekonomian secara tepat, tentunya setiap langkah perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi atau kemampuan negara dan lingkungan.
Advertisement
Salah satu upaya pemerintah dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah perizinan berusaha kepada pelaku UMKM, Koperasi, PMDN dan PMA diantaranya disahkanya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Hal ini pun mendapatkan dukungan dari pihak swasta, salah satunya Metro Karya Indotama. Kepala Eksekutif Metro Karya Indotama Arief Rahmanda mengatakan, pihaknya ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah agar dapat memberikan stimulus yang berguna untuk menstabilkan, mengembalikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Perusahaan kami inikan bergerak dibidang konsultansi perizinan, kalau perusahaan kami bergerak dibidang indsutri maka kami akan ciptakan produk terbaik yang laku di pasar ekspor sehingga memberikan tambahan devisa bagi negara serta terciptanya banyak lapangan kerja, namun sekali lagi karena perusahaan kami bergerak dibidang jasa perizinan atau persetujuan Andalalin salah satu cara berkontribusi kepada negara adalah mengerjakan studi dengan cepat dan tepat," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).
Arief mengatakan kliaen perusahannya adalah investor atau pelaku usaha diberbagai bidang seperti Wings Group,OT Group,Mayora Group, RS Siloam Internasional Hospitals, RS Hermina, PT PUSRI, PT Antam Tbk, PT Pelindo IV, PT Pertamina Shafthi (Persero), yang keseluruhan merupakan kegiatan usaha dan tentunya akan memberikan kontribusi berupa terciptanya lapangan kerja baru serta pendapatan kepada daerah dan negara.
"Kegiatan usaha sudah beroperasional sehingga kami wajib menyelesaikan studi dokumen hasil Andalalin dengan cepat dan tepat, kami mentargetnya setidaknya 100 persetujuan andalalin ditahun ini," katanya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Proses Persetujuan Andalalin
Ia mengaku optimistis karena memiliki Tenaga Ahli yang mayoritas telah tersertifikasi sebagai penyusun Andalalin dari Kementerian Perhubungan sehingga hal ini akan mempermudah proses persetujuan Andalalin para klien, tentunya dengan tetap mengedapankan aspek regulasi, teknis dan aspek lingkungan.
"Riset dan analisa kami juga harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga pelaksanaan atau operasional kegiatan para Invenstor atau pelaku usaha terhindar dari dampak teknis, sosial dan lingkungan seperti yang sering terjadi adalah permasalahan kemacetan lalu lintas serta permasalahan lingkungan," paparnya.
Menurut Arief, hal ini layaknya teori butterflay effect dimana dari salah satu komponen kecil dapat memberikan perubahan yang signifikan. Sebab itu, dalam hal analisis, perusahaannya sangat tegas menjalankan tupoksinya.
"karena kami sadar betul bahwa sebuah kesalahan dalam proses riset dan analisa teknis selain dapat merugikan lingkungan sekitar juga bahkan merugikan pelaku usaha itu sendiri. Karena komitmen zero mistake di perusahaan kami, berefek kepada bertambahnya jumlah klien kami secara signifikan," tandasnya.
Advertisement
