Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo Raih Gelar Doktor dari UPH

Hadi menjelaskan ide ini berasal dari konsep transparansi yang sudah digagas sejak zaman Bung Karno melalui Perppu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak. Konsep transparansi pada Perppu 2/1965 tersebut direformulasi kembali mulai tahun 2001 melalui Grand Strategy DJP, disusul dengan Keputusan Bersama Pemerintah dan DPR pada 16 Juli 2001. 

Konsep tersebut dituangkan dalam UU 19/2001 pada 14 November 2001. Berdasarkan hal tersebut, sejak 2001 DJP melakukan penandatanganan MoU dengan pihak terkait baik dari Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga, Swasta dan Pihak-pihak lain untuk membuka data baik yg non rahasia baik data finansial maupun non finansial, dan menyambungkan data tersebut secara sistem ke DJP.

"Bahkan undang-undang mengenai transparansi melalui SIN Pajak yang telah hadir sejak tahun 2007 melalui UU 28/2007 pada Pasal 35A dan disempurnakan lagi pada tahun 2017 melalui UU 9/2017. 

Pasal 35A UU 28/2007 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP," jelas dia.

Era tersebut, kata Hadi memberi kewajiban semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak-pihak lain wajib untuk saling membuka dan menyambung sistem ke pajak yang non rahasia baik yang finansial/non finansial ke DJP, meskipun masih adanya beberapa hambatan terkait masih diperbolehkannya rahasia pada UU lain, seperti UU mengenai perbankan.

Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Perppu 1/2017 yang mengatur secara khusus akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka memenuhi komitmen AEOI. Perpu tersebut kemudian pada 8 Mei 2017 disahkan lembaga legislatif melalui UU 9/2017.

"UU ini secara legal formal menggugurkan ketentuan kerahasiaan dalam beberapa UU, antara lain UU tentang perbankan. Sehingga semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak-pihak lain, wajib untuk membuka dan terhubung ke dalam sistem perpajakan, baik data yang bersifat rahasia maupun non rahasia dan data finansial maupun non finansial.

Namun meskipun secara de jure SIN Pajak ini telah memiliki landasan yang kuat, namun secara de facto SIN Pajak ini belum dapat terlaksana," beber dia.

Namun praktiknya, menurut Hadi terjadi inkonsistensi regulasi, yaitu ketentuan UU yang belum lurus terkait dengan akses DJP terhadap transaksi keuangan, menjadi salah satu penyebabnya. Dalam peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam peraturan pemerintah, yang diturunkan kembali dalam peraturan menteri serta surat edaran. Aturan-aturan tersebut secara jelas membuat pengaturan yang melampaui peraturan yang di atasnya, antara lain adanya subdelegasi aturan yang tidak sesuai kaidah, pembatasan penggunaan dan pembatasan nilai. 

"Seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 35A UU KUP jelas diatur dengan penggunaan frasa “diatur dengan Peraturan Pemerintah” yang menurut ketentuan yang diatur dalam Angka 203 Bab II Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki arti bahwa pendelegasian pembentukan peraturan turunan Pasal 35A UU KUP diberikan kepada peraturan setingkat Peraturan Pemerintah," katanya.

Namun, pada kenyataannya pasal tersebut diatur dengan didelegasikan kembali ke tingkat peraturan menteri. Akibatnya, menurut Hadi tujuan dan sasaran dari UU yang mengaturnya tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga perlu executive review atau revisi atas peraturan oleh lembaga eksekutif secara lengkap dengan melakukan review atau mengubah atau mengganti beberapa peraturan yang inkonsisten.

"Selain itu, faktor kelembagaan juga perlu menjadi perhatian. DJP saat ini merupakan sebuah eselon 1 di bawah sebuah kementerian. Padahal DJP mengemban amanat dari UUD1945 dan 9 undang-undang, antara lain UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Bea Meterai, UU PBB, UU PPSP, UU TA, UU Akses Informasi Keuangan, UU Ciptaker, dan UU Pengadilan Pajak," pungkas dia.