Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya peran kebijakan pengetatan sosial dalam bentuk PPKM guna mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Pada waktu bersamaan, ia juga terus mendorong penyaluran program bansos (bantuan sosial) untuk seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi terdampak.
Jokowi coba mengambil pelajaran dari situasi pandemi ini, bahwa pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, atau keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.
Advertisement
"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," ujar dia dalam Sidang Tahunan MPR 2021, Senin (16/8/2021).
Dalam melaksanakan kebijakan PPKM, Jokowi menilai, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat harus dilakukan paling lama setiap pekan dengan merujuk kepada data terkini.
"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," ungkapnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Berbagai Macam Bansos
Akibat PPKM yang tidak bisa dihindari tersebut, Jokowi menekankan, pemerintah harus memberikan bansos yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.
Jokowi memaparkan, beberapa program bansos tersebut antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan.
"Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," sebut Jokowi.
Advertisement
