Ganjil Genap Kota Bandung Diklaim Turunkan 50 Persen Mobilitas Warga

Volume kendaraan di Kota Bandung disebut menurun hingga 50 persen.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 18 Agu 2021, 09:00 WIB
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bersama Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mulai mengujicobakan pengaturan kendaraan dengan sistem ganjil genap pada hari ini, Jumat (13/8/2021). (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung E M Ricky mengklaim sistem ganjil genap kendaraan bermotor efektif menurunkan mobilitas warga. Volume kendaraan disebut menurun hingga 50 persen.

"Dari hasil evaluasi sementara bahwa memang terjadi penurunan volume pergerakan mobilitas warga Kota Bandung di ruas jalan yang kita coba terapkan, menurunkan hampir sebesar 50 persen," kata Ricky di Bandung, Selasa (17/8/2021).

Adapun sistem ganjil genap di Bandung berlangsung selama tiga hari sejak 14-16 Agustus 2021. Aturan pelat kendaraan ini dipilih untuk menggantikan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan selama PPKM level.

"Mudah-mudahan kebijakan ini efektif sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan mobilitas warga Kota Bandung," ucap Ricky.

Ricky mengatakan, kebijakan ganjil genap akan dievaluasi dalam rapat terbatas yang dilakukan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), Rabu (18/8/2021). Hal itu seiring sudah diperpanjangnya pelaksanaan PPKM level 4 dari 17-23 Agustus 2021.

"Hasil evaluasi pelaksanaan ganjil genap di Kota Bandung ini akan kita laporkan kepada Satgas Covid-19 Kota Bandung dan akan dibawa ke rapat forkopimda. Nanti di sana akan diputuskan akan dilanjut atau tidak dilanjut pelaksanaan sistem ganjil genap ini," ungkapnya.

Menurut Ricky, pihaknya akan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) terkait pelaksanaan sistem ganjil genap ini. Hasil survei tersebut akan disampaikan dalam rapat forkopimda.

"Nanti kita rapat di forum LLAJ apakah cukup di ruas jalan ini atau ditambah termasuk dilanjut atau tidak. Kita hari ini melakukan survei IKM terhadap masyarakat, besok ada hasilnya apakah masyarakat menerima atau ada kebijakan lain," ujarnya.

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya